PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, menjelaskan rencana penggunaan anggaran energi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk mendanai program makan siang gratis. Menurutnya, Prabowo baru akan mengevaluasi penyaluran BBM bersubsidi sekaligus mendata ulang penerima yang berhak menikmati fasilitas tersebut.
“Kita akan lakukan evaluasi dan pendataan yang lebih akurat tentang siapa saja yang berhak untuk menerima subsidi tersebut, orang miskin, mereka yang terdaftar di DTKS, yayasan-yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, termasuk juga UMKM, dan lain-lain,” kata Eddy melalui keterangan resminya di YouTube Eddy Soeparno.
Dari anggaran sebesar Rp350 triliun yang dialokasikan pemerintah untuk energi dan BBM bersubsidi masyarakat miskin, 80 persen di antaranya justru dinikmati oleh kelas menengah dan atas. Menurut TKN, subsidi tersebut tidak efektif sehingga kebijakannya akan dikaju ulang.
“Subsidi energi saat ini nilainya Rp350 triliun, tahun lalu Rp500 triliun. Dari Rp350 triliun subsidi energi terbesar adalah untuk Pertalite dan untuk LPG 3 kg. Padahal 80 persen pengguna dan penikmat LPG 3 kg dan Pertalite adalah masyarakat mampu,” ujar Sekretaris Jenderal PAN itu.
Selain itu, TKN juga akan mengusulkan pemerintah untuk menyempurnakan aturan yang mengatur kriteria penerima energi dan BBM bersubsidi, serta menyiapkan sanksi bagi mereka yang bukan penerima tetapi menikmati fasilitas tersebut.
Wawancara Eddy dengan Bloomberg
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang unggul versi quick count pada Pilpres 2024, membicarakan program unggulan yang akan mulai direalisasikan pada Oktober mendatang.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan pasangan 02 berencana memangkas anggaran energi atau Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendanai program makan siang gratisnya. Alasannya, 80 persen anggaran BBM bersubsidi atau sekitar Rp280 triliun dari total anggaran Rp350 triliun, selama ini dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Sementara, sasaran utama BBM bersubsidi adalah masyarakat bawah.
Jika KPU telah mengumumkan kemenangan Prabowo-Gibran secara definitif, kata Eddy, maka pemerintahan saat ini bisa mulai menyesuaikan anggaran BBM subsidi selama dua sampai tiga bulan sebelum Prabowo menjabat.
Selain BBM, Prabowo juga mengincar pajak sebagai sumber pendanaan program makan siang gratis. Eddy menjelaskan, saat ini posisi tax ratio atau rasio perpajakan Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) ada di posisi terbawah di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Diketahui, rasio pendapatan Indonesia berkisar di angka 10 persen, sementara negara-negara tetangga ada di angka 14 persen.