PIKIRAN RAKYAT - Calon Wakil Presiden nomor urut 3 dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengungkapkan bahwa MK pernah membatalkan hasil pemilu yang dinyatakan curang. Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa pihak yang kalah dalam pemilu dan menggugat adanya kecurangan tidak selalu kalah dalam proses di MK.
"Ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Sehingga, yang menang dinyatakan diskualifikasi dan yang kalah naik," ujar Mahfud di Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu 17 Februari 2024.
Mahfud menyatakan hal tersebut sekaligus mengklarifikasi pernyataannya bahwa pihak yang kalah selalu menuduh pemilu curang.
Dia menegaskan bahwa meskipun kecurangan dalam pemilu sering terjadi, buktinya sering tidak cukup dalam persidangan.
"Jadi, saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu akan selalu menuduh curang, itu sudah saya katakan di awal tahun 2023. Tetapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab, memang sering terjadi kecurangan terbukti secara sah dan meyakinkan," jelasnya.
Mahfud juga mengingatkan beberapa putusan MK yang membatalkan hasil pemilu atau memerintahkan pemilu ulang, seperti kasus Pilkada Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 dan Pilkada Bengkulu Selatan.
Selain itu, Mahfud menambahkan bahwa istilah pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) muncul sebagai vonis pengadilan di Indonesia pada tahun 2008, yang kemudian menjadi dasar atas vonis-vonis lain dan masuk secara resmi dalam hukum pemilu.
"Buktinya, banyak pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Saya menangani ratusan kasus, banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang, dan sebagainya. Tergantung hakimnya punya bukti atau tidak atau kalau sudah punya bukti, menerima bukti, (hakimnya) berani apa tidak," ujar Mahfud.***