PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ungkap salah satu prestasi yang diraih pemerintah masa kini. Dalam keterangan terbaru, KLHK menyebutkan Pemerintah Jokowi mendapatkan pencapain deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan RI.
Hal ini diungkapkan oleh irjen Pengelolaan Hutan Lestari (PLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto. Menurutnya, pemerintah terus melakukan berbagai pendekatan pembangunan sektor kehutanan yang tidak hanya menekan laju deforestasi tapi juga pemanfaatan hutan berkelanjutan.
Kesuksesan pemerintah menekan laju deforestasi ditujukan oleh berbagai hal. Salah satunya menurunnya emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan.
"Yang salah satunya adalah ukuran pencapaian tingkat laju deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan Indonesia selama ini," kata Agus dalam seminar peringatan Hari Pers Nasional (HPN 2024) di Jakarta, Minggu 18 Februari 2024.
Berdasarkan data KLHK per Januari 2024, deforestasi neto Indonesia tahun 2021-2022 adalah sebesar 104 ribu hektare. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan periode 2020-2021 yang mencapai 113,5 ribu hektare.
Sedangkan di sisi lain, Deforestasi tertinggi terjadi pada periode 1996 sampai 2000 sebesar 3,5 juta hektare per tahun, sementara periode 2002-2014 tercatat 0,75 juta hektare per tahun.
Selain konservasi dan pengurangan deforestasi, lanjutnya, pemerintah terus melakukan transformasi dalam konteks pemanfaatan hutan, salah satunya lewat skema multiusaha kehutanan yang berfokus tidak hanya pada produksi kayu tapi pengelolaan hutan berbasis lanskap.
Multiusaha kehutanan merupakan implementasi dari sistem pemanfaatan hutan yang terintegrasi yang mendorong peningkatan produktivitas lahan melalui berbagai usaha kehutanan baik berupa produk maupun jasa lingkungan.
Menurut Agus, pemerintah juga memperluas akses pemanfaatan hutan tidak hanya kepada korporasi, tapi juga masyarakat melalui skema perhutanan sosial.
Menurut data KLHK, sampai saat ini telah dikeluarkan 9,642 SK perhutanan sosial yang memberikan 1.288.004 kepala keluarga akses legal untuk memanfaatkan 6,3 juta hektare kawasan hutan tersebar di seluruh Indonesia.