PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeklaim angka deforestasi Indonesia turun. Bahkan jumlahnya menjadi yang terendah dalam 20 tahun terakhir.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam pengendalian perubahan iklim. Kerja sama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dari pelestarian lingkungan yang menyeluruh.
Siti mengatakan, keberhasilan di sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) merupakan bagian dari kolaborasi yang dilakukan selama ini. "Kerja sama semua pihak dan leading by examples menjadi persoalan lingkungan ini dapat ditekan, seperti halnya deforestasi dan juga kebakaran hutan dan lahan," kata dia.
Penurunan angka deforestasi terlihat dari pemantauan perubahan tutupan hutan yang dilakukan dalam beberapa periode. Berdasarkan Angka Deforestasi Netto Indonesia tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 8,4 persen dibanding pada periode sebelumnya yakni 2020-2021.
Baca Juga: FK3I Walhi Jabar Sebut Hampir Setengah Hutan di Jawa Barat Rusak dan Hilang
“Sebagai gambaran umum, data deforestasi mulai periode tahun 1996-2000 hingga periode tahun pemantauan 2020-2021 menunjukkan bahwa deforestasi berhasil diturunkan pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir yaitu pada angka 0,11 juta ha. Kemudian, data tahun 2022 menunjukkan angka deforestasi yang lebih menurun lagi hingga 104 ribu hektare dan di tahun 2023 juga lebih menurun lagi,” ujarnya.
Penurunan juga terlihat pada kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total luas lahan yang terbakar turun sebesar 488.066 hektare atau 29,59 persen antara 2019 dan 2023. Pada 2019 lalu tingkat kebakaran lahan mencapai 1.649.258 hektare, kemudian turun signifikan menjadi 1.161.192 hektare pada 2023.
Kemudian berdasarkan pantauan satelit, total titik kebakaran pun berkurang 63,62 persen dari 29.341 titik pada 2019 menjadi 28 341 titik pada 2023.
Siti menyampaikan kebakaran hutan dan lahan meski kondisi 2023 lebih kering dengan kemarau yang panjang. Namun kondisi ini diantisipasi melalui berbagai upaya mulai dari monitoring hotspot, penetapan kebijakan, aksi-aksi di lapangan baik aksi pencegahan, pemadaman, hingga penegakan hukum.