PIKIRAN RAKYAT - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung penyebutan namanya dalam film dokumenter Dirty Vote yang dirilis pada masa tenang Pemilu 2024. Menurutnya, kru film Dirty Vote tidak menempuh dua metode ilmiah dalam menghasilkan kesimpulan yakni congruent dan tracing methode, sehingga informasi yang disampaikan hanya sebatas pembentukan opini.
"Saya melihat dalam case misalnya Dirty Vote, ada nama saya di situ (terkait) pemekaran Papua bagian dari pemenangan paslon tertentu. Ini saya pikir masih congruent, bukan proses tracing," kata Tito saat menghadiri acara Konvensi Media Massa dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN), Jakarta, Senin, 19 Februari 2024.
Dalam film garapan Dandy Laksono itu, Tito disebut mengupayakan pemenangan paslon tertentu dengan mendukung pemekaran provinsi baru di Papua. Tito membantah tudingan tersebut lantaran pemekaran provinsi baru di Papua merupakan keinginan masyarakat sekitar. Dia menilai, kru Diry Vote tidak menginvestigasi lebih lanjut terkait persoalan ini.
"Kalau proses tracing yang lebih akurat itu dibuktikan betul apakah pemekaran Papua itu alat untuk pemenangan paslon? Lakukan investigasi, cek, dan kita semua lihat jejak digitalnya," ujarnya.
"Suara pemekaran Papua bukan dari pemerintah, bukan, tapi dari masyarakat yang ada di Papua. Dari tahun 2019 mereka sudah menyuarakan pemekaran," ujar mantan Kapolri itu menambahkan.
Tito pun membeberkan alasan pemerintah sempat berpikir panjang terkait rencana pemekaran itu, yang tak jauh dari masalah biaya.
"Sebetulnya pemerintah hanya merespons waktu itu dua, di Papua Pegunungan sama Papua Selatan. Karena apa? Biaya," kata Tito.
Komentar KSAD Soal Dirty Vote
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak menanggapi film Dirty Vote yang menguak dugaan kecurangan individu hingga lembaga pada Pemilu 2024. Menurutnya, kru film dokumenter tersebut hanya sekadar menduga-duga dengan menampilkan bukti yang tidak jelas.
“Kebetulan saya juga enggak nonton itu, tapi saya dengar ceritanya. Kalau orang bilang menduga, enggak punya bukti, kita semua juga bisa menduga-duga,” kata Maruli di Makodam I/BB, Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Selasa, 13 Februari 2024.