/photo/2023/12/13/4216245586.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menduga Presiden Joko Widodo berupaya melakukan konsolidasi dengan memanggil Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke Istana pada Minggu sore. Menurutnya, sikap ini semakin memicu kecurigaan bahwa Pemilu 2024 tidak baik-baik saja.
"Upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat.
Jika pemilu digelar secara jujur dan adil, kata Hasto, maka Jokowi tidak akan bergerak menjembatani partai-partai politik, terutama yang berseberangan dengan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau sudah aman-aman, yakin dukungan rakyat seperti itu ngapain harus dilakukan suatu langkah-langkah seperti itu,” ujarnya.
Hasto menegaskan PDIP tidak akan mundur dalam memperkarakan dugaan kecurangan pemilu. Saat ini, para ketua umum partai koalisi sudah membentuk tim inti untuk menginvestigasi persoalan tersebut. PDIP berkomitmen untuk mengawal proses rekapitulasi suara di KPU.
“Proses kami kan sedang mengawal, ini pemilu kan belum selesai,” kata Hasto.
“Maka kami fokus di situ, sikap politik terkait dengan posisi PDI Perjuangan saat ini bersama PPP, Perindo, Hanura adalah mengawal seluruh proses demokrasi yang harus diselamatkan karena terjadi kecurangan masif dan ini disuarakan oleh banyak pihak,” katanya menambahkan.
Status Jokowi di PDIP
Hasto Kristiyanto juga menyinggung status keanggotaan Presiden Jokowi di partainya. Menurut Hasto, status seorang kader lebih dari sekadar memiliki kartu tanda anggota (KTA), melainkan sikap yang selaras dengan pandangan partai.
"Sebagai kader ini kan punya tanggung jawab di dalam menjaga kemurnian suara rakyat. Sehingga, kader ini bukan dalam bentuk KTP, dalam bentuk KTA, kader ini adalah perilaku satunya aspek-aspek ideologis, kemudian platform yang diperjuangkan, dan juga sikap-sikap politik itu harus dilihat," kata Hasto.