/photo/2024/02/21/2964071298.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi bertema ‘Akselerasi Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas pada Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024’ di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu, 21 Februari 2024.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB Erwan Agus Purwanto mengakui terdapat 82,23 persen atau 449 pemerintah daerah (pemda) belum memiliki zona integritas (ZI). Menurutnya, pemegang predikat ZI masih didominasi kementerian atau lembaga.
“Sebagian besar yang mendapatkan predikat ZI itu masih kementerian/lembaga yakni hampir 90 persen dari 100 persen yang dapat predikat ZI itu dari kementerian/lembaga,” kata Erwan kepada wartawan di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu, 21 Februari 2024.
Lebih lanjut, Erwan mengakui ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi pemda untuk mendapatkan predikat ZI. Dia menyebut antara lain pemda harus memenuhi penilai Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Yang daerah masih kurang karena memang untuk mendapatkan predikat ZI ini ada banyak prasyaratnya, untuk mengajukan saja ini banyak sekali prasyaratnya terkait nilai Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ini baru menjadi syarat awal,” tutur Erwan.
“Jadi nilai RB sama Sakip harus diperbaiki dulu agar mereka bisa mengajukan ZI. Jadi ZI ini gradenya menjadi agak lebih tinggi karena perlu RB dan Sakip dulu maupun opini dari BPK,” ucapnya menambahkan.
Kendati demikian, Erwan menyatakan pihaknya memiliki strategi untuk mendorong agar pemda mendapatkan predikat ZI. Strategi tersebut yakni melalui program One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI).
“Strategi kami untuk meningkatkan ZI ini mulai tahun lalu kami sudah mencanangkan program namanya OLGOZI (One Zona Integritas)” tutur Erwan.
Dengan adanya OLGOZI, Erwan berharap setiap kabupaten sekiranya memiliki willayah yang dideklarasikan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Karena memang dengan adanya otonomi daerah pelayanan publik itu yang menjadi ujung tombaknya adalah kabupaten dan kota. Sehingga sangat penting bagi kabupaten dan kota untuk punya unit yang dijadikan contoh bahwa pelayanan itu mudah, murah, cepat dan bebas dari korupsi,” ujar Erwan.***