PIKIRAN RAKYAT - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menilai, upaya hak angket di parlemen untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu sulit untuk dijalankan. Upaya hak angket bisa saja akan layu sebelum berkembang.
"Hak angket itu akan layu sebelum berkembang, akan gembos dan tidak akan jalan. Kita sama-sama tahu pula, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh telah bertemu Jokowi dan dalam konteks itu, saya meyakini hak angket itu hanya menjadi wacana yang tidak akan terealisasi," katanya, Selasa, 27 Februari 2024.
Menurutnya, Surya Paloh bagaimana pun adalah kekuatan di kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. "Dan Surya Paloh tentu tidak akan mau di DPR ada kegaduhan (karena hak angket), maka jiwa kenegawaranannya akan muncul untuk tidak mendorong hak angket di parlemen," tuturnya.
Ujang mengatakan, isu mengenai hak angket dugaan kecurangan pemilu saat ini kuncinya ada di PDIP. Oleh sebab itu, bergulir tidaknya hak angket akan bergantung sikap partai berlambang banteng tersebut. Hingga saat ini, menurutnya, belum ada sikap resmi dari PDIP mengenai hak angket.
Namun demikian, bila hak angket tersebut tetap digulirkan, ia menilai, upaya perlawanan untuk mematahkannya juga akan muncul. "Suka tidak suka karena hak angket itu kan jalur politik. Usaha politik pasti akan diblokir dengan urusan politik pula," katanya.
Menurutnya, MK merupakan jalur resmi untuk mempermasalahkan hasil pemilu yang diduga ada unsur kecurangan di dalamnya. Sementara Bawaslu menjadi jalur resmi untuk mempermasalahkan proses pemilunya. Hal tersebut sesuai dengan UU Pemilu.
Ujang mengatakan, secara konstruksi politik, akan berat bagi partai politik yang mengupayakan hak angket. Partai-partai, seperti PKB, PPP, Nasdem, dan PKS, dinilainya belum terlihat kepastian sikapnya soal hak angket ini.
"PKB di tengah jalan sepertinya akan gembos, PPP juga kelihatannya mendukung pemerintah. PKS juga kelihatannya sudah ada tim-timnya untuk lobi ke paslon nomor urut 2. Ketum Nasdem sudah bertemu juga dengan Jokowi. Demokrat bahkan ketumnya sudah menjadi menteri," tuturnya.***