kievskiy.org

Pemilu Belum Selesai, Muncul Usulan Bentuk Kementerian Makan Siang Gratis

DPR menanggapi rencana program makan siang gratis menggunakan dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah.
DPR menanggapi rencana program makan siang gratis menggunakan dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. /Antara/Dhemas Reviyanto

PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi X DPR dari fraksi PDIP (PDI Perjuangan), Andreas Hugo Pareira, menyoroti rencana program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menggunakan dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. 

Hal itu disampaikan oleh Andreas dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 6 Maret 2024. 
 
"Kita belum apa-apa, belum selesai pemilu, sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk di dalam dana BOS," kata Andreas. 
 
Andreas mengatakan, pagu Kemendikbudristek tidak akan mencukupi untuk mendanai program itu. Sebab, pada 2023 saja, pagu Kemendikbudristek hanya Rp80,3 triliun. Sementara itu, kata dia, program makan siang gratis itu akan menggelotorkan anggaran yang lebih tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
"Kan repot kita. Mau memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini," ucapnya.
 
Lantas, dia pun berkelakar sekalian saja membuat lembaga khusus seperti Kementerian Makan Siang Gratis. "Saya sampai usulkan lebih baik bikin Kementerian Makan Gratis saja sekalian ketimbang harus masuk dalam pipa Dana BOS yang mungkin jumlah angkanya lebih sedikit dengan dijejali anggaran yang begitu besar," tuturnya.
 
"Sementara nanti di sekolah-sekolah harus bertanggung jawab terhadap segala persoalan itu gitu yang berkaitan dengan ini," katanya lagi.
 
Oleh karena itu, Andrean mengusulkan agar program tersebut dievaluasi. "Jadi saya kira mungkin ada evaluasi khusus ada pembicaraan khusus yang lebih rileks untuk menitipkan ke depan," ucapnya.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat