PIKIRAN RAKYAT - Polri bersama dengan pemangku kepentingan terkait mengambil langkah preventif dengan memberlakukan pembatasan waktu penggunaan rest area selama 30 menit pada saat libur mudik-balik Lebaran 2024. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di jalan tol.
Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet S, mengungkapkan kebijakan ini usai menghadiri kegiatan technical floor game (TFG) persiapan pengaturan arus lalu lintas mudik-balik Lebaran 2024 di Jakarta pada Rabu.
"Himbauan paling lama 30 menit ya, karena biar bergantian dengan yang lain sehingga tidak terjadi penumpukan, terutama di rest area yang dijadikan buffer zone," kata Brigjen Slamet.
Diharapkan dengan kebijakan ini, penggunaan rest area dapat lebih teratur dan tidak menyebabkan antrian kendaraan yang panjang. Pihak kepolisian akan melibatkan petugas di pintu masuk dan pintu keluar rest area untuk memberikan informasi terkait pembatasan waktu penggunaan.
"Di pintu masuk-keluar kan sudah ada penghitungnya. Sudah ada petugas nantinya," tambah Slamet.
Polri memprediksi peningkatan jumlah pergerakan masyarakat yang akan mudik-balik dan berwisata selama Lebaran Idul Fitri 2024 sekitar lima sampai enam persen dibanding tahun 2023. Diperkirakan ada 136,7 juta pergerakan, dengan sebanyak 26 persen menuju Jawa Tengah, 19 persen ke Jawa Timur, dan 16 persen ke Jawa Barat.
Untuk memastikan kelancaran arus mudik, Polri bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam menyusun langkah-langkah seperti pengaturan rekayasa lalu lintas di jalan tol dan arteri, penerapan sistem penundaan perjalanan di pelabuhan, serta penyiapan buffer zone di rest area dekat jalur penyeberangan.
Semua persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi kesiapan pengaturan arus lalu lintas mudik-balik Lebaran 2024 yang melibatkan Korlantas Polri dan jajaran instansi terkait. Menurutnya, pelaksanaan technical floor game (TFG) oleh sejumlah Dirlantas Polda dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat memastikan kesiapan dan efektivitas langkah-langkah yang telah disusun.***