PIKIRAN RAKYAT - Masalah pemangkasan penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang kebijakannya dikeluarkan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kini menjadi kontroversi.
Banyak protes serta keluhan yang dipusatkan terhadap kebijakan Heru Budi soal pemangkasan penerima KJMU ini. Masalahnya mahasiswa yang sudah menerima bantuan tiba-tiba dicabut dan dianggap tak layak mendapatkannya.
Tentu hal ini memicu gelombang protes dari banyaknya mahasiswa. Dalam hal ini, Anggota Komisi E DPRD DKI Ima Mahdiah juga sempat mengeluhkan soal beberapa kebijakan terkait KJMU tersebut.
Ida Mahdiah menduga bahwa adanya pemangkasan penerima KJMU, dikarenakan adanya pemotongan anggaran dari Pemerintah Provonsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca Juga: PJ Gubernur Heru Budi Munculkan Kontroversi soal KJMU: Orang Mampu Masa Diberi Bantuan?
"Masalah utama ketika anggaran dipotong ini kan yang jadi masalahnya anggaran KJMU diturunkan, makanya waktu rapat badan anggaran (banggar) kita sempat protes," ungkapnya, dikutip dari laman Antara News.
Selain pemotongan anggaran, Ia menilai bahwa pemangkasan penerima KJMU ini dipicu karena bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, hingga orang yang terbilang mampu bisa menerima bantuan tersebut.
Meski tampak menyetujui soal pemangkasan KJMU ini, namun Ida mengeluhkan soal pendataan dan juga sistem pendaftaran bantuan KJMU yang dinilai tidak terlalu logis.
Ia menilai bahwa pendataan yang dilakukan untuk menyeleksi penerima bantuan KJMU ini kuirang cermat, sehingga pada akhrinya bantuan dibagikan secara tidak merata dan tidak sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).