PIKIRAN RAKYAT – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menegaskan bahwa hak angket kecurangan Pemilu 2024 harus dilakukan oleh DPR. Pasalnya, JK menilai Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk setelah reformasi.
Pernyataan Jusuf Kalla itu dibenarkan oleh Mantan Menkopolhukam Mahfud MD. Dalam cuitannya, Mahfud MD juga mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024 diajukan oleh DPR dalam menindak tegas dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi.
Menurut Mahfud MD, jika kisruh Pemilu 2024 tak diselesaikan dalam cara apapun, maka demokrasi tak ada artinya. Maka hak angket kecurangan Pemilu 2024 sangat ideal untuk dilakukan saat ini.
“Saat jd keynote speaker di UI 7 Maret 2024, Jusuf Kalla (JK) mengemukakan bhw 'Angket di DPR perlu dilakukan; utk klarifikasi atas berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Kalau tdk diselesaikan di DPR maka demokrasi akan rusak dan pemilu tak ada gunanya," ujar Mahfud MD.
Baca Juga: Persib vs Persija Tanpa Penonton, Viking Ngadu ke Erick Thohir Ketum PSSI
Cawapres nomor urut 3 ini juga khawatir pembiaran kecurangan pemilu juga menjadi kebiasaan. Dan pemenang pemilu akan identik dengan orang yang berduit.
"Mengapa? Karena akan timbul kebiasaan ke depannya bhw yg akan menang pemilu hanya kelompok yg berkuasa dan banyak uang," kata Mahfud menambahkan.
Mahfud menyebut krisis politik dan krisis ekonomi bisa terjadi jika kecurangan politik tidak diluruskan. Jika krisis ekonomi terjadi, maka akan menimbulkan huru-hara yang sangat besar.
"Saya sendiri selalu menegaskan, bahwa apa pun hasil angket tak bisa membatalkan hasil Pilpres. Kesahan Pilpres scr hukum terletak di KPU dan putusan MK, sama sekali tak ada hubungan dgn angket," ucap Mahfud menambahkan.