PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan harapannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar menjalankan kewajibannya dengan penuh keadilan dan keberanian dalam menangani sengketa pemilu yang sedang berlangsung. Dalam pernyataannya, Hidayat menekankan bahwa momen Ramadhan menjadi kesempatan yang tepat bagi hakim MK untuk menegakkan kebenaran seadil-adilnya.
"Sekarang bola ada di Mahkamah Konstitusi. Dan MK, diisi oleh para hakim, bukan hanya beragama, tapi dipersyaratkan untuk juga menjadi negarawan," ujar Hidayat dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Rabu 27 Maret 2024.
Menurut Hidayat, putusan yang diambil oleh hakim MK yang adil dan tepat akan diterima dengan baik oleh semua pihak, baik yang kalah maupun yang menang. Ia juga menekankan pentingnya menegakkan kebenaran dan keadilan serta mengoreksi kecurangan dan pelanggaran aturan hukum secara independen.
Lebih lanjut, Hidayat menyatakan bahwa upaya melawan kecurangan pemilu melalui MK merupakan bagian dari aturan konstitusi yang harus ditaati oleh semua pihak. Dia juga menegaskan bahwa PKS menggunakan hak konstitusionalnya untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme yang berlaku.
"Karena itu penting untuk menghukumi dengan melaksanakan kebenaran dan keadilan, dengan mengoreksi kecurangan dan pelanggaran aturan hukum, serta benar-benar berlaku yang independen," katanya.
Selain itu, Hidayat juga mengajak masyarakat untuk merespons dinamika politik yang terjadi di bulan Ramadhan sebagai peluang untuk meningkatkan persatuan dan keberagaman. Menurutnya, agama memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama setelah berlangsungnya pemilihan umum lima tahunan.
Di sisi lain, Calon Presiden Anies Baswedan, bersama Tim Nasional Advokasi Demokrasi AMIN, menegaskan kepercayaannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengambil keputusan yang besar, jujur, dan adil dalam menangani sengketa pemilu yang sedang berlangsung. Pernyataan ini disampaikan Anies usai sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, Jakarta, pada Rabu (27/3).
"Kepada MK kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil demi arah Indonesia yang lebih baik," ujar Anies.
Anies menjelaskan bahwa Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan akibat adanya berbagai dugaan intervensi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, jika intervensi tersebut dibiarkan, akan menjadi kebiasaan yang berulang di pemilu berikutnya, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Anies menegaskan bahwa jika kebiasaan tersebut terus berlanjut, dapat membentuk karakter bangsa yang buruk.
"Ini yang mau dikoreksi. Ini mau diberikan ketegasan sikap, sehingga tidak berulang dan pemilu kita menjadi berintegritas jujur dan adil, dan hasilnya menjadi kredibel," tambahnya.***