PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Otto Hasibuan menyebut gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang dilayangkan kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ke Mahkamah Konstitusi (MK) hanya berisikan narasi penggiringan opini masyarakat.
Pasalnya, Otto menilai kubu Anies-Muhaimin dalam gugatannya tidak mempersoalkan soal kerja-kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai pihak termohon. Dia menyebut pihak Anies-Muhaimin justru mempersoalkan tindakan-tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ada kaitannya dengan sengketa pilpres.
“Perkara ini hanya merupakan penggiringan opini masyarakat. coba kita bayangkan, ini bukan permohonan pengujian Undang-Undang. Ini adalah sengketa pilpres. kalau namanya sengketa, ada pihaknya. Pihak termohonnya itu KPU tetapi tidak ada satupun saya lihat di sana itu yang dipersoalkan apa yang dilakukan oleh KPU perbuatan yang dilakukan KPU tidak ada yang dipersoalkan,” kata Otto usai sidang agenda pemeriksaan pendahuluan, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024.
“Yang dipersoalkan justru adalah persoalan tindakan-tindakan pemerintah dan presiden, yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini,” ucapnya menambahkan.
Baca Juga: Kim Sae Ron Mengaku Salah, Unggah Foto Bareng Kim Soo Hyun Demi Popularitas
Keanehan dalam gugatan kubu Anies-Muhaimin, lanjut Otto, juga terlihat pada isi gugatan yang tidak mempersoalkan kesalahan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran selaku pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024.
Dengan demikian, Otto berpandangan bahwa Anies-Muhaimin secara tidak langsung membenarkan kemenangan Prabowo-Gibran dalam kontestasi politik 2024.
“Ini kan aneh. Bahkan (Anies-Muhaimin) tidak dipersoalkan juga ada kesalahan paslon nomor 2. Jadi, posisi 02 sangat benar, tidak ada satupun yang dipersalahkan dari 02,” tutur Otto.
Baca Juga: Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Taruh Harapan Besar
“Jadi terlihat memang ini adalah upaya-upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya pak presiden, dan secara pribadi untuk pak Gibran. Ini pokok dari permohonan ini. Jadi, sama sekali tidak ada kaitannya ini dengan paslon 02 dan tidak ada kaitannya dengan perkara yang sesungguhnya,” tuturnya melanjutkan.