PIKIRAN RAKYAT - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta keterangan dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) pada Jumat, 5 April 2024.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dihadirkan di persidangan.
Para menteri tersebut diminta memberikan keterangan terkait dalil-dalil permohonan mengenai hubungan antara pemberian bantuan sosial (bansos) dengan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.
Keterangan yang diberikan juga berkaitan dengan dua permohonan yang diajukan, yaitu Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 oleh Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 oleh Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Bansos Tidak Ada Hubungan dengan Pilpres 2024
Dalam pemaparannya, Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa program bansos yang dilaksanakan pemerintah telah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Program tersebut bertujuan untuk mencegah kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem, bukan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus menurunkannya dan serta menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar Muhadjir di hadapan delapan hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, 5 April 2024.
Airlangga Hartarto menambahkan bahwa distribusi bansos yang intensif terjadi akibat dampak El Nino yang mengganggu produksi pangan, terutama beras. Hal ini mempengaruhi harga pangan dan berdampak pada masyarakat miskin dan rentan.
“Jadi pada periode tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat dan inflasi meningkat. Ini jadi salah satu pertimbangan ada bansos terkait El Nino dan pangan,” kata Airlangga.
Anggaran Bansos Ditetapkan Sebelum Penetapan Paslon
Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa anggaran bansos telah disusun sejak awal 2023, sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024. Dia menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam enam tahun terakhir, kecuali pada 2023 karena penataan kerja sama antara Kementerian Sosial dan perbankan.
“Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres,” jelas Sri Mulyani.