/photo/2023/09/29/1190800938.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Kalah pada Pilpres 2024, PDIP dinilai lebih baik tetap menjadi oposisi daripada bergabung ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Sebab, bergabungnya partai berlambang banteng itu ke dalam pemerintahan justru dianggap kontraproduktif atau tidak menguntungkan bagi partai tersebut.
Pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang mengungkapkan bahwa di Senayan, PDIP sudah pasti menguasai kursi terbanyak karena di Pemilu Legislatif mereka memperoleh 25 juta suara alias tertinggi di antara partai-partai lain. Tak cuma itu, PDIP juga sudah berpengalaman berada di luar pemerintahan ketika era Presiden SBY.
"Menurut saya PDIP jauh lebih nyaman menjadi oposisi ketimbang dia masuk (pemerintahan), karena dia tidak memberikan nilai tambah apa-apa," katanya.
"Dengan tingkat kritis ke pemerintahan Prabowo-Gibran, itu kan memberikan nilai tambah secara politik bagi PDIP dan untuk menjaga independensi serta sikap kritisnya," tutur Ahmad Atang menambahkan.
Demi Sistem Demokrasi yang Sehat
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor pun sependapat. Dia menilai, sistem demokrasi yang sehat akan berjalan kalau ada oposisi.
PDIP pun diklaim punya banyak alasan untuk bersikap kritis terhadap pemenang pemilu sekarang. Karena PDIP merasakan langsung dampak dari "intervensi" negara saat pemilu berlangsung.
"Jadi mereka punya alasan menganggap pemilu ini sangat bermasalah dan itu cukup untuk mengatakan pemerintah yang terbentuk sekarang adalah pemerintahan yang problematik," ujar Firman Noor.
"Kalau justru masuk ke dalam (pemerintahan), melebur dan asyik dengan kekuasaan malah akan lupa alasan berpolitiknya," ucapnya menambahkan.
Bagaimana Sikap PDIP?
Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa keputusan apakah akan masuk dalam koalisi Prabowo-Gibran atau sebaliknya menjadi hak prerogratif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Meskipun nantinya akan ada forum khusus di mana para kader partai akan mengutarakan gagasan dan memberikan pertimbangan soal untung-rugi bergabung ke pemerintahan yang terbentuk nanti.