/photo/2023/05/08/671328615.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Alokasi anggaran 20 persen dari APBN untuk pendidikan masih belum maksimal diterapkan. Salah satu sebabnya adalah karena anggaran tersebut tidak terintegrasi di bawah pengelolaan kementerian yang mengurusi pendidikan, tetapi juga disebar ke kementerian lain yang memiliki sekolah-sekolah kedinasan.
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi, meminta pemerintah untuk benar-benar mengelola APBN 20 persen untuk pendidikan. Anggaran pendidikan dinilainya tidak masih dikelola karena anggarannya masih tersebar ke kementerian lain yang tidak terkait langsung dengan pendidikan.
"Saya minta jangan dipindah-pindah ke kementerian lain. Anggaran 20 persen betul-betul untuk kepentingan pendidikan," katanya dalam acara bertajuk Go Public Fund Education di Jakarta, Kamis, 25 April 2024.
Menurutnya, organisasi pendidikan di tingkat global atau Education International, kini tengah gencar mengampanyekan Go Public Fund Education atau pendanaan pendidikan melalui dana publik (negara). Gerakan ini bertujuan untuk mendorong pemerintahan di seluruh negara supaya mengalokasikan dana pendidikan yang memadai dan dengan tidak melupakan kualitasnya.
Dalam gerakan Education International tersebut, PGRI menjadi perwakilan Indonesia. Selain Indonesia, ada 198 negara lain yang tergabung.
Menurutnya, upaya meningkatkan pendanaan publik untuk pendidikan yang berkualitas di Indonesia, maka artinya pemerintah harus mengelola anggaran pendidikan dengan tepat sasaran. Unifah mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memenuhi anggaran pendidikan 20 persen.
"Tantangan pendidikan kini semakin kompleks, kami melihat alokasi dana yang memadai untuk mendukung pendidikan itu penting," tuturnya.
Menurut Unifah, alokasi dana yang berkualitas itu idealnya meliputi biaya pendidikan dengan mutu yang baik, pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan guru, sampai memenuhi kepastian status guru.