/photo/2024/04/24/2003253070.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menghadiri penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024. Penetapan itu dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Anies dan Cak Imin tiba berbarengan sekira pukul 10.07 WIB. Keduanya kompak memakai setelan jas. Sementara itu, Prabowo dan Gibran sudah datang terlebih dulu bersama pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Menurut Anies, kehadirannya di KPU sebagai upaya menghormati proses bernegara yaitu pemilihan umum (Pemilu). Akan tetapi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa catatan-catatan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu harus dijadikan bahan perbaikan untuk pemilu ke depannya.
“Ini adalah sebuah proses bernegara dan kami menghormati proses bernegara ini hingga tuntas karena itulah kami bersama di sini menghormati proses,” kata Anies.
“Kami kerjakan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan pada semua bahwa pada sidang MK kemarin, banyak sekali catatan-catatan yang harus menjadi bahan perbaikan, dan itu harus tetap diingat. Di sisi lain, kami hormati proses bernegara, itu sebabnya kami hadir di sini,” ucapnya.
Anies enggan berbicara gamblang soal kemungkinan diajak Prabowo-Gibran masuk ke dalam koalisi pemerintah. Dia cuma bilang bahwa dia datang ke KPU untuk menghormati proses pemilu. “Pokoknya sekarang kami ikuti proses ini dulu,” ucap Anies.
Perbaikan UU Pemilu
Cak Imin, sementara itu, menyebut bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengusulkan perbaikan atau revisi terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu di DPR. Menurutnya, revisi itu penting untuk menyempurnakan seluruh kelemahan dari Undang-Undang Pemilu yang saat ini berlaku.
Selain itu, Cak Imin menegaskan, partainya masih ingin menggulirkan Hak Angket DPR. Hal itu, kata dia, bertujuan untuk menelisik lebih terperinci penyebab keterpurukan demokrasi di Tanah Air.
“Pasti (Revisi UU Pemilu). Setiap 5 tahun kita pasti menyempurnakan seluruh kelemahan dari undang-undang pemilu kita. Sebetulnya PKB masih ingin ada angket, tujuannya membaca secara detail titik lemah keterpurukan demokrasi kita,” ujar Cak Imin.