PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bukan orang baru di pemerintahan. Sudah 10 tahun terakhir dia mengabdi bersama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Luhut, permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Dia bahkan harus 'turun gunung' untuk memperbaiki banyak permasalahan itu.
Salah satu solusi yang diyakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh sebab itu, Menko Marves mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
Dia pun menceritakan saat memberi masukan kepada Jokowi—sebutan akrab Joko Widodo—untuk mengganti orang-orang yang tidak sejalan. "Saya bilang ke Presiden, 'Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju.'"
"Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini," kata dia dalam Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.
Pelajaran untuk Prabowo Subianto
Belajar dari hal itu, Luhut berpesan kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih untuk lebih selektif dalam memilih orang yang akan masuk kabinet. Luhut yakin, pada 2045 Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.
"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," ujarnya, seperti dilaporkan Antara.
Sementara itu, saat ditanya apakah diminta atau ikut memberi saran terkait susunan kabinet mendatang, Jokowi menegaskan, susunan kabinet 2024—2029 merupakan hak prerogatif Prabowo.