PIKIRAN RAKYAT - DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengingatkan agar Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara jangan sampai terkesan jadi kepentingan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke depan. Tapi untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Janganlah terjadi untuk bagi-bagi kekuasaan bagi-bagi kursi bagi-bagi kue untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan partai politik yang kemarin memenangkan Pak Prabowo," kata Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis 16 Mei 2024.
"Kalau itu muka kamu udah di sekitar itu aduh betapa kita ini akan terjebak kepada kebiasaan yang tidak baik," ujarnya.
Djarot mengaku kaget revisi UU Kementerian Negara bisa disetujui jadi RUU inisiatif DPR RI. Namun, menurutnya, Fraksi PDIP sendiri, kendati menyetujui tapi sudah memberikan peringatan.
"Tapi kita sudah memberikan warning, kita lagi menghadapi persoalan-persoalan yang serius. Seperti kemiskinan, lonjakan harga pangan, pelemahan rupiah, utang luar negeri yang semakin membengkak, bencana alam terus-menerus, yang ini juga membutuhkan penanganan yang serius dan tentu saja Ini membutuhkan anggaran. Seharusnya pemerintah fokus ke situ," ujarnya.
Di sisi lain, Djarot membandingkan jumlah nomenklatur Kementerian di negara-negara lain. Menurutnya, kalau memang motifnya bagi-bagi kekuasaan, ya dipersilakan. Namun partainya mengingatkan, hal-hal yang menyangkut kerakyatan jangan sampai diabaikan.
"Kalau motifnya bagi-bagi kekuasaan, silakan. Tapi kami akan mengontrol, jangan sampai uang negara, jangan sampai persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat kemudian justru tidak terselesaikan tapi justru karena sibuk untuk membangun tadi kerajaan-kerajaan," tuturnya.***