PIKIRAN RAKYAT - Sampai detik ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan calon oposisi terkuat untuk pemerintahan baru mendatang pimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masih belum menyatakan sikap tegas, apakah akan menjadi oposisi atau justru berkoalisi.
Padahal, dalam realitas politik, implementasi demokrasi di suatu negara tidak akan banyak berarti jika pemerintahan berjalan tanpa kontrol efektif dari oposisi. Pemerintahan yang tidak dibarengi dengan keberadaan oposisi, lebih pas disebut pemerintahan otoriter ketimbang pemerintahan demokratis.
Akademisi Firman Noor mengatakan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara yang mengakui demokrasi, hingga kini belum dapat dikatakan sebagai negara yang berhasil dalam menumbuhkan oposisi yang kuat.
Pandangan ini tak berlebihan karena memang faktanya demikian, selama ini belum pernah ada oposisi mumpuni dalam pemerintahan kita. Akibatnya, kita bisa lihat, kongkalingkong untuk memuluskan banyak hal termasuk regulasi yang tidak pro rakyat begitu mudah terjadi.
Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme pun di negara ini juga merupakan buah dari lemahnya oposisi di negara kita. Sebagai contoh, pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disinyalir menerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Padahal, KIP diperuntukkan bagi mahasiswa kurang mampu.
Bocoran ini disampaikan langsung oleh Staf Khusus Presiden (Stafsus) Bidang Pendidikan dan Inovasi Billy Mambrasar pekan lalu. Dia mengatakan bahwa banyak keluarga dan orang dekat anggota Dewan menerima program KIP. Sungguh memalukan. Program KIP yang dibiayai dari uang rakyat, seharusnya didistribusikan kepada mereka yang berhak.
Bagaimanapun program KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR tidak bisa dibenarkan. Banyak warga miskin yang berhak untuk mendapatkan KIP tersebut, tetapi jatah mereka diambil oleh DPR. Sungguh memprihatinkan.
Billy Mambrasar memang termasuk telat menyampaikan info tersebut, tapi kita harus apresiasi keberaniannya membocorkan praktik tersebut. Kalau tidak ada info dari Billy, kita para rakyat tidak akan tahu jika jatah KIP diambil pula oleh DPR.
Lucunya, di sini Billy seolah bertindak sebagai oposisi, padahal dia adalah staf khusus presiden. Hal ironis seperti ini terjadi karena kelompok oposisi di negara ini tak bekerja dengan maksimal. Malah mereka lebih sering mengiyakan apa saja yang dimaui pemerintah atau penguasa. Padahal kita rakyat susah payah mencari uang untuk menggaji mereka. Sementara mereka tidak amanah dengan rakyat.