PIKIRAN RAKYAT - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyinggung gencarnya tuntutan rakyat agar kuliah gratis di Indonesia. Dia menegaskan selama ini masyarakat keliru soal anggapan pendidikan gratis dalam negeri.
Menurutnya, tak ada yang gratis di dunia tetapi yang ada hanya bentuk pembayaran atau pertukaran nilai yang tidak eksplisit. Misalnya, kata Sri Mulyani, negara-negara yang berada di wilayah Eropa Utara atau Nordik.
Pasalnya, biaya kuliah di sana gratis tetapi hal itu merupakan hasil dari pembayaran pajak tinggi dari masyarakatnya. Pemerintahan Nordik menerapkan wajib pajak 70 persen.
Sri Mulyani menjelaskan, jika sistem jejaring sosial seperti negara Nordik ingin diimplementasikan di tanah air, maka masyarakat harus siap dikenakan pajak dengan nominal sangat besar.
Sri Mulyani mengungkapkan demikian dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Dia mengisyaratkan bahwa harus selalu ada yang dikorbankan untuk setiap kemudahan yang hendak didapat.
“Waktu saya jadi Menteri Keuangan, sering juga orang menyeletuk ‘mbok kaya Nordic Country itu loh’ segala macam bebas sampai perguruan tinggi enggak perlu bayar apa-apa,” kata Sri Mulyani.
“Memang anak itu enggak bayar, yang bayar itu orang tuanya, pajak bisa 65-70 persen dari pendapatan mereka,” ucap dia lagi.
Menkeu Sri Mulyani melanjutkan, anggapan gratis tidak berarti bebas biaya sama sekali. Ada pihak yang dibebankan pembiayaan bersangkutan dengan system pembayaran bermacam-macam, salah satunya dari pemungutan pajak.
“Orang anggap itu semuanya gratis. Enggak, ada yang bayar di dunia, enggak ada yang gratis, pasti ada yang bayar,” ujarnya.