PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menanggapi beragam aksi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dari berbagai daerah di Indonesia.
Ya, semenjak disahkan oleh DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020 lalu, UU Cipta Kerja memicu banyak aksi penolakan.
Puncaknya Kamis kemarin, saat mahasiswa dan buruh bersama-sama menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja di berbagai kota dan kabupaten.
Baca Juga: Ridwan Kamil Sampaikan Aspirasi Serikat Pekerja Langsung ke Jokowi, 'Tinggal Tunggu Saja Responnya'
Menjawab demonstrasi itu, Presiden Jokowi menyalahkan disinformasi dan hoaks tentang UU Cipta Kerja yang bertebaran di media sosial.
"Saya melihat ada unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi dan hoaks di media sosial," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat 9 Oktober 2020.
Jokowi menyoroti beberapa hoaks yang tengah ramai dibicarakan saat ini.
Baca Juga: Jokowi: UU Cipta Kerja Butuh Peraturan Pemerintah dan Perpres
"Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut penghapusan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) hal ini tidak benar. Karena faktanya, Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada," jelasnya.