PIKIRAN RAKYAT - Isu program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menimbulkan tanya di benak masyarakat, apakah suatu negara boleh mewajibkan warganya menabung sebagaimana program tersebut dijalankan?
Dalam hal ini, hak dan kewajiban menabung sejatinya merupakan sesuatu yang hanya bisa dipandang dari kaca mata individu. Jika negara sudah memasuki ranah ini, maka masalahnya menjadi kompleks.
Negara yang mencampuri urusan tabungan individu biasanya melibatkan pertimbangan etika, politik, dan hukum. Terlepas dari Tapera, berikut beberapa poin yang menjadi pertimbangan dalam konteks persoalan ini:
1. Kesejahteraan Warga Negara
Jika negara mewajibkan menabung, hal itu bisa dilihat sebagai langkah untuk melindungi kesejahteraan warganya. Menabung dapat membantu mengurangi kemiskinan, mempersiapkan untuk masa pensiun, dan memberikan jaminan finansial dalam situasi darurat.
2. Kewajiban dan Kemerdekaan Individu
Kewajiban menabung juga bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan individu. Beberapa orang mungkin memiliki alasan atau kebutuhan yang sah untuk tidak menabung.
Dengan demikian, mewajibkan mereka untuk melakukannya bisa dianggap sebagai campur tangan yang tidak pantas dalam urusan pribadi, sekali pun negara pelakunya.
3. Implikasi Ekonomi
Kebijakan wajib menabung juga harus mempertimbangkan implikasi ekonomi jangka panjangnya.
Misalnya, jika semua warga negara diwajibkan untuk menabung dalam jumlah dan waktu tertentu, hal itu dapat mempengaruhi konsumsi dan investasi, serta dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi jika orang-orang dengan pendapatan rendah menengah kesulitan memenuhi kewajiban menabung itu.
4. Alternatif Kebijakan
Sebelum mempertimbangkan kewajiban menabung, negara sebaiknya mempertimbangkan alternatif kebijakan seperti penyuluhan keuangan, insentif pajak untuk menabung, atau program sosial yang membantu warga menabung secara sukarela.