PIKIRAN RAKYAT - Pusat Pelaporan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir sebanyak 5.000 rekening perorangan maupun kelompok yang terkait dengan judi online. Dari ribuan rekening tersebut, hasil penelusuran tim menunjukkan aliran dana itu berujung pada bandar besar yang berada di luar negeri seperti Kamboja.
Sedangkan, bandar-bandar judi online yang ditangkap Polri selama ini hanyalah perantara atau bandar kecil.
"Kalau di Indonesia sifatnya admin atau bandar kecil, polisi sudah beberapa kali menangkap mereka misalnya di ruko di Jakarta Barat," ucap Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Daring yang juga Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik pada Kemenkoinfo, Usman Kansong.
"Kalau yang besar belum ditangkap, termasuk server induknya di sana (luar negeri). Makanya masih bisa muncul-muncul lagi (situs judi online)," ujarnya menambahkan.
Jokowi kemudian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online. Di penindakan, nantinya satgas bakal menyasar para bandar kakap ini dengan menggandeng Interpol dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Diharapkan dengan bantuan Kemenlu, pihak berwajib kedua negara bisa membantu menangkap para bandar judi online khusus di Indonesia. Lebih dari itu, Usman Kansong berharap para pelaku bisa diekstradisi ke Indonesia.
"Kami akan kerja sama dengan Interpol, kepolisian setempat yang akan menangkap atau membantulah. Nanti kami lihat apakah bisa dalam kasus judi ada sistem ekstradisi atau tidak," tuturnya.
"Biasanya kebijakan ekstradisi kan untuk kejahatan khusus seperti narkoba, korupsi, yang penting ditindak saja dulu. Mau dihukum di sana, atau seperti apa nanti dibicarakan dengan negara yang bersangkutan," ucap Usman Kansong menambahkan.
Sementara terkait dugaan keterlibatan pejabat hukum dalam melindungi para bandar judi online, dia tak membantahnya. Untuk itulah di dalam satgas, dilibatkan Polisi MIliter dan Provost.