PIKIRAN RAKYAT - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi didesak mundur dari jabatan, usai kisruh dampak kelumpuhan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2. Publik memaksa Budi tanggalkan kursi Menteri, melalui petisi hasil inisiasi SafeNet, pada Rabu, 26 Juni 2024.
Sebelumnya, system PDNS 2 yang lumpuh akibat peretasan telah berdampak ke ratusan instansi. Menanggapi petisi publik atas posisinya, Menteri Budi mengaku tak ingin berkomentar.
“Ah no comment, itu hak masyarakat untuk bersuara,” ujarnya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis malam, 27 Juni 2024.
Budi mengatakan ia saat ini hanya akan fokus menangani masalah peretasan PDN yang belakangan jadi sorotan publik. Sejauh ini, imbuhnya, dapat dipastikan kabar kebocoran data karena serangan ransomware yang menuntut sejumlah uang tebusan itu adalah keliru.
"Sampai sekarang belum teridentifikasi ada bukti, enggak ada pembocoran ya," ujar Budi Arie.
Sebelum ditunjuk menjadi Menkominfo oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 17 Juli tahun 2023, Budi Arie merupakan pendiri Pro Jokowi (Projo), yaitu, kelompok relawan terbesar bagi Presiden ke-7 RI tersebut.
Dalam petisi yang sama di change.org., SAFEnet juga menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. Mundurlah!," ujar SAFEnet.
Disebutkan pula alasan Budi Arie perlu meninggalkan segera kursi menteri, antara lain karena tidak ada penjelasan situasi secara transparan kepada publik permasalahan ini. Sedangkan, dampak serangan siber terhadap informasi publik begitu signifikan sehingga rakyat berhak tahu apa yang terjadi.
Baca Juga: Bruno Mars Tambah 1 Hari Konser di Jakarta, Abaikan Aksi Boikot?