PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (8/7/2024).
Kementerian PUPR selama 5 tahun berturut-turut, berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Acara turut dihadiri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Tinggi Lembaga Negara, dan para Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan Ketua DPRD) di seluruh Indonesia.
Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI.
“WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN/APBD secara baik. Kita harus merasa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Sehingga kita wajib menggunakan APBN/APBD secara baik, serta mempertanggung jawabkan secara baik pula,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya.
Menurut Presiden Jokowi, ekonomi global sekarang ini pada posisi melambat serta politik global yang tidak menentu. Kendati demikian, kita patut bersyukur kondisi ekonomi dan politik Indonesia masih sangat stabil.
“Namun untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetititf dengan negara-negara lain, kita harus lincah dan taktis, dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Oleh karena akuntabilitas, dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang hanya berorientasi pada proses, namun kita harus berani untuk fokus pada hasil, dan fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Presiden.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi berpesan reformasi struktural yang sudah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Selain itu juga melanjutkan sinkronisasi regulasi, melanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil, bukan hanya prosedur.
“Saya berharap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil,” kata Presiden.
Menteri Basuki turut menyampaikan apresiasi atas tata kelola pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada beberapa tahun terakhir yang dinilai sangat transparan dan profesional.