JAKARTA, PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung program kerja World Intellectual Property Organization (WIPO) dan berkontribusi aktif dalam berbagai inisiatif global terkait Kekayaan Intelektual (KI). Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, pada Pembukaan Sesi ke-65 Sidang Majelis Umum WIPO di Jenewa, Selasa, 9 Juli 2024.
"Kami berharap kerja sama dengan WIPO ke depan dapat berjalan lancar, termasuk pembentukan Indonesian Intellectual Property Academy serta berbagai proyek lainnya yang sedang berjalan terkait industri kreatif, merek, desain, dan UKM," ujar Yasonna dalam siaran pers Kemenkumham.
Indonesia juga menekankan pentingnya menyukseskan konferensi diplomatik tentang Traktat Hukum Desain (Design Law Treaty) yang akan diadakan di Riyadh, Arab Saudi pada November tahun ini. Isu-isu kontemporer seperti teknologi digital dan kecerdasan buatan akan menjadi topik pembahasan dalam forum tersebut, mengingat peran penting kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi di bidang ini.
"Oleh karena itu, Indonesia siap untuk terlibat aktif dalam membentuk kerangka kerja kekayaan intelektual di kancah internasional yang mampu menjembatani kesenjangan digital dan responsif terhadap kemajuan teknologi serta kebutuhan masyarakat luas," tutur Yasonna.
Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai alat untuk memajukan perekonomian, Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN mengadakan pameran produk-produk hasil kreasi dan inovasi dari setiap negara sepanjang kegiatan Sidang Majelis Umum WIPO. Dalam acara tersebut, turut pula digelar seminar mengenai Merek Kolektif dalam Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 16 Juli 2024.
"Kita membawa 135 produk indikasi geografis Indonesia untuk dipamerkan. Pameran ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengeksplorasi potensi produk Indonesia di mancanegara," ujar Yasonna.
Pada 8 Juli 2024, Indonesia dan WIPO telah menandatangani WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge (GRATK). Traktat ini bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kualitas sistem paten terkait sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait.
"Dengan penandatanganan traktat ini, diharapkan dapat mencegah kekeliruan pemberian paten untuk penemuan yang tidak baru atau tidak inovatif terkait dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait," jelas Yasonna.
Yasonna menyatakan bahwa Indonesia akan mempercepat proses ratifikasi traktat sesuai dengan prosedur internal, berharap negara-negara lain juga segera melakukan ratifikasi agar dapat tercapai persyaratan minimum 15 ratifikasi untuk berlakunya traktat tersebut.