PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara terkait perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat, melalui United States Trade Representative (USTR).
Untuk diketahui, GSP merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk, yang diberikan secara unilateral oleh Pemerintah Amerika Serikat pada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974.
Kali pertama Indonesia mendapat fasilitas GSP dari Pemerintah Amerika Serikat tersebut dilaporkan pada tahun 1980 lalu.
Baca Juga: Umrah Mulai Dibuka, Jemaah Indonesia dan Pakistan Jadi yang Pertama Tiba di Arab Saudi
Perpanjangan fasilitas GSP yang diberikan Pemerintah Amerika Serikat menurut Luhut Binsar Pandjaitan, akan membantu meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke negara Paman Sam, di tengah menurunnya perdagangan internasional dampak dari pandemi Covid-19.
Selain itu, Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan bahwa hal ini bisa menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus mengoptimalkan tingginya potensi kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan di antara kedua negara, baik pada saat ini maupun di masa mendatang.
Ditambahkannya bahwa Indonesia akan mengusulkan diadakannya negosiasi Limited Trade Deal (LTD) atau Kesepakatan Perdagangan secara terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Baca Juga: Fasilitas GSP Resmi Diperpanjang AS, Dubes RI: Kita akan Segera Susun Rencana Kerja
"LTD, yang akan mencakup kerjasama perdagangan, investasi hingga sektor informasi, komunikasi dan teknologi, diharapkan dapat membantu mendongkrak perdagangan dua arah Indonesia dan Amerika Serikat hingga mencapai 60 miliar dollar AS (Rp877,9 triliun) pada tahun 2024," kata Luhut Binsar Pandjaitan, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Kementerian Luar Negeri.