PIKIRAN RAKYAT - Pro kontra pembangunan Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menjadi pariwisata premium kini tengah berkembang di masyarakat.
Pasalnya rencana pembangunan pariwisata premium tersebut dinilai akan mengganggu populasi satwa endemik Tanah Air.
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan Direktur Lokataru, Haris Azhar turut bersuara ihwal rencana pembangunan pariwisata premium di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tersebut.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 11 Resmi Dibuka Hari Ini, Cek Syarat dan Caranya Sebelum Daftar!
Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, Direktur Lokataru itu menilai bahwa proyek pembangunan wisata premium di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tersebut menurutnya mengandung diskriminasi, lantaran adanya pemisahan antara wisatawan premium dan wisatawan miskin.
Selain itu, alumni Universitas Trisakti tersebut juga menilai bahwa proyek pembangunan wisata premium di Labuan Bajo itu tidak tertib dan tidak sesuai standar perlindungan satwa langka.
Dalam kesempatan yang sama, ia menduga adanya modus di balik pembangunan wisata tersebut yakni guna meminjamkan satwa-satwa Komodo tersebut ke tempat-tempat lain.
Baca Juga: Bebas dari Sampah dan Banjir, Sungai Bendung jadi Percontohan Bagi Masyarakat Kota Palembang
Direktur Lokataru itu menilai, bahwa seharusnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengumumkan populasi Komodo yang ada di negara lain.