PIKIRAN RAKYAT - Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Dr. Yanto Santosa menilai, aksi Greenpeace yang baru-baru ini menggunakan video tahun 2013 untuk mendiskreditkan perusahaan kelapa sawit di Papua bisa dijerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Untuk itu, kata dia, kepolisian harus bersikap tegas terhadap Greenpeace karena aksi mengirim video lama ke banyak media massa telah mendiskreditkan pemerintah Indonesia.
"UU ITE bisa dipakai untuk menjerat pidana semua pihak yang menyebarkan fitnah. Seharusnya UU ITE tidak hanya diberlakukan hanya untuk kisah asmara atau perselingkuhan, tetapi juga untuk hal yang lebih luas seperti kampanye yang dilakukan banyak LSM dan peneliti di Indonesia," kata Yanto di Jakarta, Minggu 15 November 2020.
Baca Juga: Pamer Kedekatan dengan Habib Rizieq, Hotman Paris: Beliau dan Asistennya Ngefans Sama Gus Hotman
Yanto menilai, kampanye-kampanye yang dilakukan Greenpeace serta banyak LSM lingkungan selama ini punya dampak luar biasa. Dampaknya tidak hanya mempermalukan negara dan perusahaan, tetapi juga memprovokasi dunia serta memecah belah persatuan orang di Papua.
Karena itu, menurut dia, penegak hukum perlu bersikap tegas terhadap berbagai lembaga dan organisasi yang kerap mempertontonkan kebohongan publik.
Yanto mengingatkan, sebaiknya pemerintah tidak hanya memberikan tanggapan terhadap pernyataan Greenpeace tetapi juga perlu melakukan proses hukum agar sejumlah lembaga dan organisasi itutidak sembarangan bicara tentang Indonesia.
"Perlu dipertanyakan apa maksud Greenpeace mengungkap data lama, padahal Kementerian LHK sudah menjatuhkan sanksi tegas terhadap persoalan itu," kata Yanto seperti diberitakan Antara.
Belum lama ini, Greenpeace menyimpulkan bahwa satu korporasi raksasa minyak kelapa sawit kerja sama Indonesia-Korea Selatan, Korindo Group, diduga telah membakar hutan di Papua.