PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang mengevaluasi kebijakan pajak PPnBM 0 persen.
Dalam hal tersebut, bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Keuangan membahas tentang kemungkinan adanya perluasan model kendaraan yang diberi kelonggaran.
Jika hal ini terjadi, maka ada kemungkinan besar lebih banyak kendaraan yang dijual di Indonesia akan mendapatkan diskon.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Kemenperin, menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemungkinan perluasan kendaraan ini sudah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Rakor dengan Bakamla, Mahfud MD Ingatkan Pentingnya Koordinasi Demi Mengamankan Laut
Baca Juga: Sinopec Temukan Ladang Gas Alam dan Minyak Mentah, China Optimistis Kurangi Impor
“Sesuai arahan Bapak Presiden, time frame atau waktu pelaksanaan kebijakan ini akan dievaluasi.
"Kemudian, formula aturannya bisa berdasarkan besaran kapasitas isi silinder dikombinasikan dengan local purchase, atau hanya berdasarkan aturan local purchase saja,” jelas Menperin di Jakarta, Selasa, 16 Maret 2021.
Sebelumnya Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya terkait pemberlakuan pajak PPnBM 0 persen ini.
Jokowi meminta agar kendaraan 2.500 CC ke atas juga mendapatkan kelonggaran diberlakukannya kebijakan ini.