PIKIRAN RAKYAT - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengomentari upaya pelaku industri otomotif untuk adanya insentif mobil hybrid. Disebut Moeldoko, insentif mobil hybrid terbilang tidak penting saat ini.
"Sebenarnya menurut saya tidak penting-penting bangat (insentif mobil hybrid), karena toh masih pakai bensin dan ditambah lagi itu akan menjadi beban untuk pengendara, karena kan ada bensin dan listrik," ungkap Moeldoko saat mengunjungi pameran otomotif IIMS 2024, Selasa, 20 Februari 2024.
Moeldoko mengatakan saat ini pemerintah masih mencari formula yang tepat terkait insentif mobil hybrid. Namun kini pemerintah fokus terhadap mobil listrik dengan mengesahkan berbagai aturan dan Perpres.
"Kita bicara instrumennya, aturan memang belum ada. Tapi saat ini kan Pemerintah baru ada Perpres 55 dan ada perubahan perpres dan inpres nomor 7. Itu soal mobil listrik," ungkapnya.
Ia menjelaskan secara penggunaan, insentif mobil listrik lebih efektif dibanding mobil hybrid. Namun semua dikembalikan kepada masyarakat untuk memilih produk yang sesuai dengan keinginan.
"Itu pilihan konsumen. Tapi dari sisi insentif yang close to ev yang kurang (penting). Lebih baik di EV aja, karena EV ada dua dampak, pertama lingkungan, kedua masalah besaran impor BBM kita yang besar," paparnya.
Sebelumnya, beberapa produsen mobil menyebut perlunya ada insentif bagi mobil berteknologi hybrid. Pasalnnya, hybrid disebut turut ambil bagian dalam mengurangi emisi karbon yang menjadi tujuan pemerintah.
Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya memberikan keterangan terkait update insentif bagi mobil hybrid yang masih dikaji pemerintah.
"Tadi sudah ada pembicaraan antara industri dan pak Presiden (Jokowi) dan meminta adanya insentif untuk hybrid," ungkap Airlangga di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2024.