JAKARTA, (PR).- Politisi dari Partai Golkar, Popong Otje Djundjunan mengapresiasi dan mendukung keinginan Mendikbud untuk menghapus Ujian Nasional (UN). Pasalnya, pemerintah selama ini belum mampu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan secara merata. Pendapat itu disampaikan saat rapat kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Kamis 1 Desember 2016.
"Kalau di Papua sudah sama (sarana pendidikan) dengan Jakarta, UN akan cocok. Ini kan belum, jangan jauh ke Papua, di Banten saja masih tertinggal," ujar Ceu Popong.
Popong menegaskan, UN seharusnya sudah dihapus sejak 3-4 tahun lalu. Namun, saat itu, pemerintah bersikeras untuk mempertahankan UN. "UN ini melanggar UU. Dan dari dulu, kami memang tak pernah setuju ada UN. Jadi, sekarang dengan menteri baru, saya acungkan dua jempol. Kita kembali percayakan kualitas murid itu kepada guru, bukan pemerintah," ujarnya.
Rapat kerja dipimpin langsung Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya. Berbeda dengan mayoritas dewan yang mendukung moratorium, politisi PAN, Anang Hermansyah menilai moratorium terlalu mendadak. "Apakah harus tahun ini juga, tahun depan? Masih ada urusan guru yang belum diselesaikan pemerintah. Sekaranf sudah ada lagi. Saya kira perlu dikaji lagi moratorium UN ini," katanya.
Pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan kajian lebih mendalam termasuk soal anggaran UN 2017 yang sudah ditetapkan dalam APBN senilai Rp 500 miliar. "Ini yang harus kita kawal semua, pengalihan anggaran UN mau dipakai apa? Pemerintah jangan sampai salah," ujar Popong.
Raker dimulai sejak pukul 15.15 WIB itu tak sesuai dengan agenda yang ditetapkan pukul 14.00 WIB. Hingga pukul 16.50 WIB, raker masih terus berlanjut dengan mendengarkan pandangan dewan. Semua partai pendukung pemerintah tak menolak keingingan Mendikbud walaupun disertai beberapa catatan.***