PIKIRAN RAKYAT - Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo mengungkapkan keyakinannya bahwa kebijakan Kurikulum Merdeka tetap terjaga keberlanjutannya, meski pemerintahan akan berganti setelah Pemilu 2024.
Menurutnya, kebijakan Kurikulum Merdeka dilandasi oleh regulasi yang berlapis-lapis. Hal tersebut setidaknya membuat suatu perubahan kurikulum tidak akan mudah, akan membutuhkan waktu yang sangat panjang.
“Kebijakan, apalagi kebijakan yang kompleks (seperti Kurikulum Merdeka), itu regulasinya berlapis-lapis. Landasan peraturannya bukan hanya satu, tapi banyak,” kata dia di Jakarta pada Sabtu, 16 September 2023.
Anindito mencontohkan, Asesmen Nasional, sebagai bagian kebijakan Kurikulum Merdeka, landasan peraturannya mencakup mulai dari peraturan setingkat badan, kemudian setingkat dirjen, setingkat menteri sampai peraturan pemerintah.
Baca Juga: Skripsi Ditiadakan: Tak Berdampak jika Mutu Pendidikan Tinggi Stagnan
“Itu berlapis-lapis peraturannya, jadi banyak sekali,” kata dia.
Selain itu, ia juga mencontohkan kebijakan Kurikulum Merdeka yang minimal ada empat peraturan menteri yang melandasinya. “Mulai dari standarisasi, standar kompetensi lulusan, sampai standar proses. Kemudian Peraturan Pemerintah tentang Standar Mutu Pendidikan,” tuturnya.
Kebermanfaatan bagi Publik
Kendati demikian, Anindito menambahkan, selain dari aspek regulasi, hal yang lebih penting mengenai keberlanjutan Kurikulum Merdeka adalah sisi kebermanfaatannya bagi penerima kebijakan tersebut, terutama bagi orang tua dan siswa.
“Bila publik banyak yang merasakan kebermanfaatan dari kebijakan Kurikulum Merdeka, logis tidak untuk diganti?” katanya.