PIKIRAN RAKYAT - Ada dugaan pungutan liar di sekolah dilakukan secara berjenjang. Salah satu alasan utamanya adalah kebutuhan pendanaan sekolah yang kurang. Untuk menutupinya sekolah membuat keputusan untuk memungut iuran yang membuka celah terjadinya pungli.
Perjenjangannya melibatkan tiga pihak, yakni oknum pimpinan sekolah, komite sekolah, dan koordinator kelas. Kebutuhan pendanaan mencakup pungutan uang infak, uang seragam, uang gedung, uang tur studi, uang ekstrakurikuler, uang buku ajar dan LKS sampai uang wisuda.
Dugaan tersebut dikemukakan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. Menurut dia pemimpin sekolah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS ini dijadikan dasar oleh komite sekolah untuk melakukan pungutan. Alasannya, agar kebutuhan untuk menunjang proses pembelajaran yang disebutkan dalam RAPBS dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tugasnya dibebankan kepada koordinator kelas. Di sektor inilah pungli terjadi.
Apa yang dikemukakan Ubaid Matraji di atas seolah memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali berbagai kebijakan yang tujuannya agar proses pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Bahwa pungli terjadi di berbagai jenjang sekolah, sudah sangat sering kita dengar. Yang namanya pungutan bisa bermacam-macam, termasuk yang memberatkan pihak orangtua. Tapi meskipun demikian, orangtua tidak bisa berbuat banyak karena lebih mengutamakan kepentingan anak didik itu sendiri.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Ratusan Linmas di Soreang Bandung Diharapkan Jadi Garda Terdepan Jaga Keamanan
Jika Ubaid Matraji mengusulkan komite sekolah dan koordinator kelas dibubarkan, maka ini dapat kita pahami. Meskipun demikian, kita juga memahami kalau prosesnya tidak mudah karena sumbernya adalah peraturan menteri.
Jika kembali ke pemikiran awal, setiap keputusan pemerintah tentu memiliki tujuan yang positif. Capaiannya adalah memajukan potensi bangsa. Berkaitan dengan kurangnya anggaran pendidikan, masyarakat juga sudah sangat memahaminya. Itulah salah satu alasan mengapa masyarakat memberikan toleransi agar proses pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Mereka tidak keberatan jika sekolah memungut iuran, sumbangan atau apalah namanya. Yang akan menimbulkan protes jika permintaannya berlebihan.
Seberapa Penting Pungutan dari Sekolah?
Mari kita lihat berbagai pungutan yang dirinci oleh Koordinator Nasional JPPI di atas. Dari tujuh jenis pungutan tersebut apakah semuanya perlu? Pertanyaan lebih lanjutnya lagi, mengapa semua kebutuhan di atas tetap harus dilaksanakan sementara anggaran yang tersedia tidak mencukupi? Mungkin rancunya logika berpikir seperti itulah yang mesti dibenahi.
Salah satu yang sudah lama menjadi bahan perbincangan adalah pungutan untuk melaksanakan tur studi. Bagi siswa, kegiatan seperti itu memang perlu dan penting, paling tidak untuk memperkaya khasanah pengetahuan. Yang menjadi beban bagi orangtua adalah besaran pembiayaannya. Sering terjadi, tidak semua siswa mampu memenuhinya. Jumlah siswa yang tidak mampu mengikuti tur studi mungkin kecil. Tapi, dari aspek pendidikan, kemungkinan timbulnya efek terhadap siswa yang bersangkutan tidak layak dinihilkan.