/photo/2024/05/04/3488812767.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kota Bandung menerapkan kebijakan Bebas Kendaraan di Jalan Braga sejak Mei 2024. Kebijakan yang dinamai Braga Beken itu membuat Jalan Braga ditutup selama 24 jam saban akhir pekan. Kebijakan ini melengkapi Braga Culinary Night yang sudah ada sebelumnya, mirip dengan Car Free Day di Dago dan Buah Batu yang sudah ada sejak 2009 meskipun tidak konsisten. Apakah ini hanya sekadar program temporer untuk penyerapan anggaran atau promosi kampanye pilkada 2024?
Braga adalah jalan utama kota yang penting secara historis, politik, infrastruktur, dan mobilitas. Jalan ini sudah terkenal sejak era kolonial dengan julukan "De meest Europeesche winkelstraat van Indie," yang membuat Bandung mirip dengan kota-kota di Eropa. Rekayasa Braga sudah dilakukan sejak era kolonial hingga sekarang, menyingkirkan moda transportasi seperti becak, pedati, delman, dan angkutan publik seperti oplet dan angkot, hanya membolehkan kendaraan pribadi melintas untuk tujuan hiburan dan turisme.
Pemkot Bandung selalu menjadikan Braga sebagai prioritas turisme. Pembenahan infrastruktur dan penyelenggaraan acara seperti Braga Festival (dimulai tahun 2011) dan Braga Culinary Night dilakukan sebagai bagian dari pembangunan, meskipun masalah seperti kabel semrawut di ujung jalan Braga-Naripan belum diatasi.
Harusnya jadi pedestrian
Braga seharusnya menjadi plaza pedestrian dengan aktivitas seni publik, ruang politik, dan ekonomi warga tanpa kendaraan melintas. Hal ini mungkin diwujudkan pada tahun 2010-an ketika jalanan Braga diubah dengan batu andesit, yang seharusnya hanya untuk pedestrian, bukan kendaraan.
Kebijakan kota seharusnya termaktub dalam rencana tata ruang yang tetap dan berkekuatan hukum. Namun, Kebijakan Braga Beken ini tidak termaktub dalam Rencana Tata Ruang Kota (RTRW) Bandung 2022-2024, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi 2015-2035, maupun rencana peraturan 2024-2044. Braga juga tidak terkait dalam 8 Sub Wilayah Kota (SWK) dan Wilayah Perencanaan (WP) dalam RDTR, sehingga pemanfaatan kawasan Braga ini merujuk ke mana?
Perubahan rencana tata ruang lazim terjadi, tetapi di Bandung sering kali perubahan mendesak dilakukan untuk kepentingan ekonomi dan PAD. Kebijakan Braga Beken ini apakah sebagai imbal jasa spatial untuk komodifikasi pariwisata dengan motif ekonomi atau nilai abstrak seperti indeks kebahagiaan kota? Hal ini tidak hanya isu bebas kendaraan, tetapi juga terkait kuliner, selfie, dan PAD.
Pemanfaatan ruang Braga sangat spesifik dan harus didukung oleh regulasi seperti Peraturan Walikota No.811/2018 tentang panduan rancang kota, Perda Kota No. 19/2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya, UU Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung, UU Cagar Budaya No 11/2010, UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kampung Braga yang terlupakan
Braga bukan hanya skala kota, tetapi juga kehidupan warga sehari-hari seperti kehidupan warga kampung Braga, usaha kecil menengah, dan seniman. Pemerintah kota harus memperhatikan dinamika ini untuk menghindari gentrifikasi, segregasi kelas, dan konflik sosial atas nama pariwisata. Sebelum kebijakan Braga Beken diterapkan, sudah ada perubahan dengan pencaplokan area dan penambahan tenan/toko kuliner.