kievskiy.org

FSGI Minta Presiden Dukung Moratorium UN

Mendikbud Muhadjir Effendy (kanan) saat mengikuti Rapat Kabinet Paripurna dengan agenda pembahasan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu 7 Desember 2016 lalu.*
Mendikbud Muhadjir Effendy (kanan) saat mengikuti Rapat Kabinet Paripurna dengan agenda pembahasan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu 7 Desember 2016 lalu.*

JAKARTA, (PR).- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy yang ingin menghentikan sementara (moratorium) Ujian Nasional (UN). FSGI menilai UN tidak membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat, terutama peserta didik, pendidik, dan orang tua.

“Sinyal adanya niat baik pemerintah melalui Kemendikbud yang mengakomodir aspirasi masyarakat untuk mengusulkan moratorium UN sangat dinantikan banyak pihak. FSGI mewakili kelompok masyarakat menyambut gembira apabila Presiden benar-benar menghentikan UN," ujar Sekjen FSGI, Retno Listyarti, dalam Diskusi Publik bertema “Moratorium UN”, di Kantor LBH Jakarta, Jakarta, Senin 12 Desember 2016.
 
Dia menuturkan, pihaknya menyayangkan pernyataan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang menyatakan dalam rapat kabinet paripurna pekan lalu, bahwa pemerintah telah sepakat untuk tidak menyetujui moratorium UN. Padahal, kebijakan untuk menyetujui atau tidak usulan dari Mendikbud itu menjadi wewenang Jokowi.

Pada pekan lalu, di Istana Wapres, Jusuf Kalla menyatakan bahwa usulan moratorium UN tak disetujui pemerintah dan meminta Mendikbud untuk mengkaji ulang UN. JK menyatakan, jika Indonesia tak punya standar pendidikan secara nasional, kualitas siswa akan menurun. 

"Persoalan UN tidak bisa hanya diukur karena tingkat kestresan siswa dalam menghadapi ujian nasional selama beberapa hari semata. Justru lewat UN akan membuat siswa lebih siap secara mental dan pendidikan. Kalau UN dihapus, anak-anak itu dididik untuk lembek, maka bangsa ini akan lembek," katanya, Kamis 8 Desember 2016 lalu.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat