JAKARTA, (PR).- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, manajemen berbasis sekolah (MBS) menjadi ujung tombak pemerintah dalam upaya memerangi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di sekolah. Hal ini termasuk pula Program Penguatan Pendidikan Karakter. Pihak sekolah memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk melindungi para siswanya agar terhindar dari jerat narkoba.
Muhadjir menuturkan, guru memiliki peran sentral dalam melakukan pengawasan di sekolah. Menurut dia, perang melawan narkoba akan efektif jika sekolah melibatkan orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dan pihak terkait lainnya.
“Program Penguatan Pendidikan Karakter yang sudah jadi peraturan presiden akan kami tindaklanjuti dengan pedoman dan turunan, termasuk perng melawan narkoba yang akan menjadi subtema PPK dan harus disampaikan kepada siswa,” kata Mendikbud, setelah menjadi pembina upacara bendera di SMKN 6 Jakarta, Senin, 18 September 2017.
Ia menyatakan, aturan turunan dari Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang PPK akan terbit dalam waktu dekat. Saat ini, Kemendikbud masih menggelar sosialisasi dan beraudiensi dengan seluruh kepala dinas pendidikan daerah. “Perpres tersebut segera ditindaklanjuti dengan Permendikbud untuk panduan dan pedoman siswa. Perang melawan narkoba tidak akan masuk pada kurikulum,” ujarnya.
Dia menjelaskan, karena tidak masuk dalam kurikulum, siswa tidak akan mendapat pelajaran intrakurikuler tambahan terkait perang melawan narkoba. Menurut dia, perang terhadap narkoba termasuk salah satu jenis perang proksi. “Sasarannya adalah generasi muda. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat menjanjikan. Bisa jadi banyak yang khawatir bangsa ini menjadi maju, sehingga ada unsur kesengajaan (mengedarkan narkoba),” ujarnya.
Ia menegaskan, para siswa jangan sesekali mencoba mengonsumsi narkoba. “Jangan berani coba-coba narkoba. Jangan menyerahkan masa depan kalian dengan perbuatan yang tidak baik. Saya imbau para guru agar dapat mengawasi perilaku siswa, baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah. Sekolah harus menjadi sentra atau pusat kegiatan siswa, dan menjadikan lingkungan sebagai sumber-sumber belajar, sehingga akan memperkuat ekosistem pendidikan,” katanya.
Wajib nyanyi 'Indonesia Raya'
Dalam upacara tersebut, Mendikbud juga membahas tentang rencana mewajibkan semua sekolah untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stanza. Muhadjir mengatakan, lagu Indonesia Raya tiga stanza sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengimplementasikan program PPK.
"Sekarang, kami masih meminta pertimbangan berbagai pihak terutama pelaku karena akan diberlakukan secara nasional. Selama ini yang kita nyanyikan, hanya satu stanza saja. Utuhnya tiga stanza ini. Lamanya tiga kali lipat dari lagu yang sekarang. Kami akan lihat dari berbagai pertimbangan, jika semuanya setuju akan dibuatkan peraturannya," kata Muhadjir.
Lagu kebangsaan Indonesia Raya tiga stanza berdurasi sekitar 6 menit. Lagu versi lengkap ciptaan WR Supratman kerap dinyakikan dalam setiap acara resmi yang digelar di lingkungan Kemendikbud.***