JAKARTA, (PR).- Sekitar 65,8 persen lulusan Sekolah Menengah kejuruan (SMK) jurusan bisnis dan manajemen sejak angkatan 2016, diperkirakan kini menjadi pengangguran. Hal itu tak lepas dari jumlah lulusan yang melebihi kebutuhan Sumber Daya Manusia di bidang tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, jumlah lulusan SMK Bisnis dan Manajemen sejak 2016 telah mencapai 348.000 orang. Sedangkan dalam periode yang sama, kebutuhan negara di bidang itu hanya sekitar 119.000 orang atau sekitar 34 persen dari jumlah lulusan tersebut.
"Dengan demikian, sebanyak 229.000 orang atau sekitar 65,8 persen lulusannya kemungkinan besar telah menjadi pengangguran atau bekerja tak sesuai kompetensi," tutur Ferdiansyah di Jakarta, Jumat 6 April 2018.
Ferdiansyah menambahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus segera megambil kebijakan tepat untuk mengantisipasi terus bertambahnya kelebihan SDM pada bidang tersebut. Menurut dia, DPR memberikan beberapa rekomendasi terkait program revitalisasi SMK dan satuan pendidikan, antara lain dengan mengevaluasi jumlah program studi di SMK dan menyesuaikan kebutuhan industri dengan masyarakat.
“DPR meminta Kemendikbud untuk melakukan evaluasi terhadap prodi-prodi. Masyarakat juga mohon menahan diri, ada banyak ojek atau taksi di daerah tertentu tidak berarti di situ harus dibangun SMK otomotif. Rekomendasi lain adalah dengan melakukan tes minat dan bakat terhadap calon siswa SMK, agar siswa betul-betul belajar dengan hasrat dan menunjukkan citra yang baik bagi sekolahnya di kemudian hari, ketika siswa terjun langsung di dunia usaha atau industri,” ujar Ferdiansyah.
Ferdiansyah menuturkan, mencetak SDM yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional sangat penting. Pasalnya, dalam mengarungi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), persaingan mendapat pekerjaan semakin sengit. Menurut dia, jika tidak siap, Indonesia akan kalah bersaing dalam bidang ekonomi dengan negara-negara lain di ASEAN.
Menurut Ferdiansyah, ada tiga hal penting dalam mempersiapkan lulusan SMK agar mampu bersaing. Pertama, mencetak tenaga kerja yang terampil dan kompeten. Kedua, dukungan pemerintah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) serta sertifikasi profesi. “Sehingga, ketiga, lulusan SMK nantinya memiliki jaminan kemampuan bekerja pada sektor industri. Ketiga hal tersebut merujuk pada kenyataan adanya perbedaan pendekatan ketika pendirian SMK dan penentuan program studi di masyarakat,” ujarnya.
Bidang Lain Kekurangan
Di sis lain, Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud M. Bakrun menyatakan, pada bidang lain, Indonesia justru masih kekurangan SDM. Salah satu di antaranya adalah bidang pariwisata.