JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendorong perguruan tinggi untuk membuka program studi aktuaria. Pasalnya, saat ini, jumlah profesi aktuaris belum bisa memenuhi kebutuhan industri finansial dalam negeri. Pendidikan aktuaria merupakan studi tentang pengelolaan risiko keuangan yang sangat dibutuhkan dunia perbankan dan industri asuransi.
Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na’im menuturkan, pendidikan aktuaria di Indonesia belum sepopuler di luar negeri. Padahal kebutuhan akan tenaga aktuaris semakin tinggi seiring perubahan bisnis yang terdisrupsi kemajuan teknologi dan informasi. Menurut dia, aktuaria sangat relevan dengan revolusi industri 4.0.
“Program studi di aktuaria belum banyak di Indonesia, namun industri keuangan dan asuransi terus berkembang. Kita perlu menambah prodi dan pendidikan di bidang aktuaria, untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten pada bidang aktuaria,” kata Ainun di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin 17 Desember 2018.
Ia menyatakan, sejak tahun lalu Kemenristekdikti berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bidang aktuaria penting untuk mendukung industri finansial. Kemenristekdikti terus melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada calon mahasiswa. “Saat ini ekonomi digital semakin berkembang, sehingga pengelolaan risiko keuangan di era digital juga mengalami transformasi,” ujarnya.
Pilot Project
Ainun menuturkan, Kemenristekdikti menugaskan 9 perguruan tinggi sebagai pilot project untuk mengembangkan program ilmu aktuaria. Yaitu Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Prasetiya Mulya, Universitas Parahyangan (Unpar) dan Universitas Surya.
Ia menjelaskan, tujuan pengembangan program tersebut untuk membuka kesempatan generasi muda menempuh pendidikan ilmu aktuaria di perguruan tinggi. “Juga untuk meningkatkan jumlah dan kualitas lulusan ilmu aktuaria di Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga aktuaris yang terus meningkat,” katanya.
Pemerintah meminta perguruan tinggi yang membuka program studi aktuaria menerapkan model pembelajaran cooperative education atau belajar bekerja terpadu. Yakni, mengkombinasikan studi akademis dengan pengalaman bekerja di perusahaan. Pendidikan aktuaria juga harus memberi bekal soft skill dan professional skill set kepada mahasiswa sehingga mereka lulus dengan nilai tambah.
Ia menuturkan, model belajar bekerja terpadu mengintegrasikan dengan pengalaman kerja di perusahaan sebagai tenaga kerja profesional. “Walaupun ada konsekuensi masa studi bisa lebih dari 4 tahun, namun mahasiswa memiliki added value dengan pengembangan kemampuannya, sehingga mereka cepat diterima kerja setelah lulus,” ucap Ainun.
Selain aktuaria, program studi berbasis science, technology, enggineering, mathematics (STEM) menjadi tumpuan pemerintah dalam upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. STEM berperan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) nasional.