JAKARTA, (PR).- Jumlah anak putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar menurun dalam kurun 2 tahun terakhir. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat, sepanjang 2018 jumlah anak putus sekolah sebanyak 32.127 siswa, berkurang 27.939 siswa dari catatan 2016 yang sebanyak 60.066 siswa.
Catatan tersebut turut meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat dari 68,9 menjadi 70,81. Harapan lama sekolah di semua jenjang pun meningkat seiring kesenjangan penyediaan akses pada layanan pendidikan antarwilayah yang menurun.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan, anggaran pada 2019 akan difokuskan pada perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan. Menurut dia, rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,73 (2014) menjadi 8,10 (2017). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dari 12,39 (2014) menjadi 12,85 (2017).
Ia menuturkan, perluasan akses pendidikan di antaranya dengan terus menggenjot penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui Program Indonesia Pintar (PIP). “Untuk Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun 2018, dari target 17,9 juta siswa dapat disalurkan menjadi 18,7 juta siswa,” kata Hamid di Jakarta, Rabu 2 Januari 2019.
Ia menjelaskan, penambahan jumlah siswa penerima PIP terjadi karena jumlah siswa yang mendapatkan bantuan satu semester lebih banyak daripada yang mendapatkan bantuan selama dua semester. Yakni, siswa yang segera lulus dan siswa yang baru saja masuk ke tingkat lebih tinggi, baik tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK).
Hal itu juga menandakan adanya tren peningkatan jumlah siswa sekolah. Sampai saat ini, sebanyak 69% dari siswa penerima KIP sudah menerima bantuan dan mencairkannya. “Sisanya tinggal menunggu waktu, itu bisa diambil sampai akhir tahun depan. Dana ini langsung masuk ke rekening masing-masing, dan siswa mendapatkan buku tabungan dan ATM untuk mengambil,” katanya.
Pendidikan daerah 3T terus berkembang
Peningkatan akses pendidikan di daerah terluar, terdepan dan tertinggi (3T) tetap mendapat perhatian khusus pada tahun ini. Sepanjang 2018 afirmasi untuk memajukan pendidikan di Papua dan Papua Barat juga terus dilakukan. Hamid mengatakan, tahun lalu pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 38,9 miliar untuk penyediaan 14 sekolah baru dan ruang-ruang belajar di wilayah Papua dan Papua Barat.
Menurut dia, dalam 3 tahun terakhir, pemerintah juga konsisten melaksanakan program gizi anak sekolah (progas) di 63 kabupaten yang diharapkan menjadi percontohan praktik baik.
"Sekarang yang harus didorong, bagaimana pemerintah dan masyarakat Papua bangkit untuk memperbaiki dunia pendidikannya. Kemendikbud 'kan hanya bisa membantu sebagian saja, maka itu perlu kita lakukan bersama-sama. Saya kira Sorong dan Jayapura bisa menjadi contoh," ucapnya.