JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mempercepat proses izin pembukaan program studi di perguruan tinggi swasta (PTS). Melalui peran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), izin membuka prodi yang biasanya membutuhkan waktu minimal 6 bulan, kini maksimal hanya 15 hari.
Menristekdikti Mohamad Nasir menuturkan, proses administrasi izin membuka prodi tak lagi dilakukan di Kemenristekdikti. Dengan demikian, bisa memangkas waktu dan biaya.
Pembentukan LLDikti diklaim sebagai terobosan, baik dalam program, kebijakan, maupun optimalisasi pelayanan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM).
"Salah satu cara yang ditempuh, yakni mengefektifkan proses pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi (prodi) sehingga dalam hitungan hari izin sudah dapat keluar," kata Nasir di Jakarta, Senin 4 Februari 2019.
Ia menuturkan, dalam rapat koordinasi nasional dengan seluruh PTS dan LLDikti wilayah I-XIV, semua pihak sepakat untuk mereformasi birokrasi pendirian prodi. Kendati sudah digagas sejak 2017, pada tahun lalu masih ada sejumlah kendala, seperti lamanya validasi untuk izin pendirian perguruan tinggi atau prodi yang menyebabkan terhambatnya penerbitan surat keputusan (SK).
Menurut dia, mulai tahun ini pihaknya membuat gebrakan proses perizinan akan selesai dalam 15 hari kerja dengan estimasi proses maksimal lima hari kerja di setiap unit Eselon I Kemenristekdikti.
"Masalah saat ini adalah izin sulit keluar, bisa membutuhkan waktu enam bulan sampai satu tahun. Tetapi setelah berjalan, ternyata banyak juga prodi yang belum terakreditasi, atau akreditasinya sudah kadaluarsa. Untuk menyelesaikan masalah ini perlu komitmen, dan setelah dibahas bersama biro hukum dan Ditjen Kelembagaan maka ada kesepakatan selesai dalam 15 hari kerja, masing-masing lima hari di unit Eselon I," katanya.
Eselon 1 yang terlibat mengurusi izin prodi yaitu Ditjen Kelembagaan, Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, dan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Proses perizinan sendiri melibatkan Kemenristekdikti dan LLDikti.
Nasir mencontohkan, pada pendirian prodi, usulan dilakukan secara online dan dilanjutkan dengan verifikasi dokumen serta evaluasi terkait kecukupan dosen. Setelah itu jika disetujui, proses evaluasi nondosen, seperti mengecek lokasi dan ketersediaan ruang kuliah dilimpahkan kepada Kemenristekdikti oleh LLDikti.