BANDUNG, (PR).- Masalah kependudukan merupakan salah satu tantangan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia. Universitas Padjadjaran dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sepakat untuk bekerja sama menghadapi tantangan tersebut.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad dan Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat Teguh Santoso di Executive Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Rabu, 10 April 2019. Penandatanganan itu disaksikan pula oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Pada Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Unpad Keri Lestari dan Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan BKKBN Ahmad Taufik.
Tri mengatakan, sebelum penandatanganan kerja sama ini, Unpad dan BKKBN sudah banyak kolaborasi yang dilakukan. "Pengembangan kampung KB, kami ikut. Strategi kependudukan menghadapi bonus demografi juga ikut," kataTri usai penandatanganan nota kesepahaman.
Menurutnya, bagian terpenting dari kerja sama ini ialah mulai bergesernya paradigma yang semula menganggap BKKBN hanya urusan KB, kini lebih luas menjadi soal kependudukan. Nantinya, kata Tri, akan ada pengembangan kapasitas staf BKKBN. "Pengembangan kapasitas lewat riset nanti diganjar dengan pendudikan," ujarnya.
Ia mengatakan, kerja sama ini bentuk kontribusi Unpad menyelesaikan tantangan bidang kependudukan. Dengan pendekatan penthahelix, perguruan tinggi juga menggandeng pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan media. "Kuncinya, akselerasi. Harus ada percepatan. Mudah-mudahan (kerja sama) ini bisa jadi percepatan agar memberi dampak lebih kuat," tuturnya.
Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan BKKBN Ahmad Taufik mengatakan, kerja sama BKKBN dengan perguruan tinggi bisa berupa penulisan karya ilmiah dengan tema kependudukan, lewat perkuliahan, dan kegiatan penelitian. "Setiap tahun kami mengajak universitas yang berminat penelitian tentang kependudukan, silakan mendaftar. Akan diseleksi, bisa diseminarkan secara nasional, bahkan dibawa ke konferensi kependudukan internasional," ucapnya.
Ia menjelaskan, mengendalikan jumlah penduduk bukan berarti warga dilarang punya anak. Tetapi harus ada keseimbangan antara orang produktif dengan yang tidak. "Jangan sampai membebani dan kualitas hidup jadi menurun," ujarnya.
Penduduk usia 5-24 tahun di Indonesia sekitar 90 juta (35 persen). Namun hanya 46 juta saja yang berada di bangku sekolah. Angkatan kerja Indonesia, sebanyak 52 persennya merupakan tamatan SD. "Kalau melihat data ini kita harus melihat 20-30 tahun yang lalu," kata Ahmad.
Ketika itu total rlfertility rate (TFR) atau jumlah anak yang lahir dalam satu keluarga 4-6. Hal itu yang membuat warga sulit mentas dari kemiskinan. "Akhirnya mengajak anak bekerja," ujar Ahmad.