GARUT, (PR).- Hingga saat ini Pemkab Garut melalui Dinas Pendidikan (Disdik) setempat telah melakukan penggabungan (merger) terhadap sedikitnya 24 sekolah dasar (SD). Penggabungan dilakukan untuk lebih mengefesienkan anggaran, sarana prasarana, dan pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan Indonesia.
"Sudah ada 24 SD yang kita merger di seluruh wilayah Kabupaten Garut hingga saat ini. Hal ini dikarenakan SD tersebut dinilai kurang efektif," ujar Kabid SD Disdik Garut, Ade Manadin, Selasa 30 April 2019.
Menurut Ade, penggabungan 24 SD tersebut bukannya tanpa alasan. Selama ini keberadaannya dinilai kurang efektif karena tidak memiliki peserta didik yang memadai serta minim sarana prasarana.
Kalaupun keberadaan SD tersebut tetap dipertahankan, tuturnya, maka hasilnya tak akan begitu efektif. Bahkan dikhawatirkan tak akan mampu memenuhi Delapan Standar Nasional Pendidikan Indonesia yang menjadi tujuan dan ditetapkan dalam Permendiknas.
Ade mengatakan, ke-24 SD yang telah digaungkan itu tersebar di berbagai kecamatan yang ada di kabupaten Garut di antaranya di Leles, Banjarwangi, Pasirwangi, Limbangan, serta daerah lainnya.
"Merger yang kita laksanakan terhadap 24 SD tersebut telah sesuai dengan Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah," katanya kepada wartawan Kabar Priangan, Aep Hendy.
Disampaikannya, kekurangan peserta didik juga menjadi alasan sekolah bersangkutan harus digabung dengan sekolah lainnya. Idealnya untuk seorang Kepala Sekolah harus memliki 672 siswa dibagi menjadi 6 kelas yang artinya masing-masing kelas efektifnya harus memliki 28 peserta didik.
Ditanya terkait kerusakan infrastruktur yang dialami SD yang ada di Kabupaten Garut saat ini, Ade menjelaskan tinggal 30 persen yang belum tersentuh perbaikan. Adapun jumlah keseluruhan SD yang ada di Garut mencapai 1.587.
Menurutnya, seluruh SD yang infrastukturnya dalam kondisi rusak tersebut tahun depan sudah akan bisa diperbaiki apabila pemerintah kembali mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 66 miliar.***