BANDUNG,(PR).- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menerima 36 aduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019 yang disampaikan dalam beberapa waktu terakhir. Dari 36 laporan tersebut, sebagian besar aduan yang disampaikan adalah pemalsuan surat keterangan calon peserta didik saat mendaftar ke sekolah.
Sekretaris Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menyebutkan aduan tersebut telah disampaikan pada pihak eksekutif. Persoalan serupa ini selalu terjadi tiap penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Kami telah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mengenai pelaksanaan PPDB 2019. Dalam pertemuan antara DPRD dengan dinas pendidikan tersebut mengemuka masalah pemalsuan surat keterangan domisili calon peserta didik baru," ujarnya pada Kamis 27 Juni 2019.
Hadi mengatakan Disdik Jabar akan memeriksa keaslian surat keterangan domisili yang diduga palsu tersebut setelah berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
"Data hasil verifikasi itu oleh dinas sedang direkap, disampaikan kepada sekolah untuk persuasif meminta yang bersangkutan atau calon peserta didik baru untuk mengundurkan diri. Karena yang membuat diterimanya siswa di sekolah adalah kepala sekolah," kata dia.
Hadi mengatakan dari laporan yang disampaikan Panitia PPDB Jawa Barat 2019 menyatakan sejauh ini aduan paling banyak ditemukan di Kota Bandung. Dugaan di daerah lain belum muncul. Hadi mengatakan aduan kecurangan banyak terjadi di Kota Bandung karena tujuan favorit untuk sekolah.
Sementara itu, dalam siaran persnya, Panitia PPDB Jawa Barat 2019 Edy Purwanto mengatakan Tim Investigasi PPDB 2019 Jawa Barat telah menemukan 10 kartu keluarga (KK) yang mencurigakan yang digunakan orang tua calon peserta didik saat mendaftar sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dewi Sartika menyebutkan hasil temuan dari tim investigasi akan disampaikan secara transparan ke publik. Ia mencontohkan temuan KK beralamatkan di Kota Bandung seperti di Jalan Bali, Jalan Kalimantan, dan Jalan Sumatera. Menurut Dewi, KK-nya memang ada (di alamat tersebut), tapi orangnya (siswa) tidak di sana.
Dewi menyebutkan PPDB di Jabar pada 2019 ini memang belum sempurna. Ia menyebutkan pemahaman yang sama belum ada di masyarakat, sistem online yang belum sepenuhnya sehingga masyarakat masih dipaksa datang ke sekolah.