BANDUNG, (PR).- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tekankan tak ada perpeloncoan selama Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS). Tahap ini ditujukan membantu siswa beradaptasi agar bisa berinteraksi dan perilaku positif antar siswa dan warga sekolahnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat Firman Adam menjelaskan, siswa perlu bisa beradaptasi dengan sekolah sebagai lingkungan barunya. "Supaya bisa berinteraksi positif. Di sekolah itu kan ada sarana prasarana, ada programnya, penanaman konsep, juga pengenalan kultur sekolahnya," katanya kepada PR Online, Jumat 12 Juli 2019.
Firman menekankan, tidak ada perpeloncoan dalam PLS. Ia mengatakan, tidak ada militerisme dalam kegiatan PLS seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat.
Keterlibatan aparat penegak hukum pun terkait dengan materi yang disampaikan kepada siswa. Antara lain terkait siswa sadar hukum, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), pendidikan anti korupsi, materi tolak kekerasan, sekolah ramah anak, tertib berlalu lintas, dan sekolah sehat. Selain itu ada pula muatan lokal sebagai materi tambahan dari diversifikasi kurikulum selain materi yang sudah diamanatkan di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru.
PLS di SMA dan SMK di Jabar dilaksanakan pada 16-18 Juli 2019. "Setelah itu langsung proses pembelajaran dimulai," ujarnya.
Dalam Petunjuk Teknis PLS 2019 disebutkan, panitia PLS terdiri dari Kepala Sekolah sebagai Penanggung jawab, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sebagai Ketua Panitia, guru-guru sebagai anggota.
Beberapa instansi yang digandeng menjadi nara sumber PLS antara lain Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Kesehatan, Satgas Sekolah Ramah Anak, Tim Pendidikam Antikorupsi, Tim P4GN, Tim Jabar Masagi, Tim Jabar Bergerak, dan Forum Pelajar Sadar Hukum (FPSH).
Hindari perpeloncoan
Sebelumnya, Forum Orangtua Siswa (Fortusis mengingatkan kepala sekolah agar tidak melibatkan siswa senior atau OSIS dalam panitia PLS. Hal itu untuk menghindari terjadinya perpeloncon dari siswa senior kepada siswa baru.
Ketua Fortusis Dwi Soebawanto mengatakan, siswa tidak mempunyai kewenangan untuk memberi tugas kepada siswa yang lain. Namun kebiasaan sekolah kerap menyerahkan kegiatan PLS kepada OSIS. Sementara guru hanya sebagai pembimbing.