JAKARTA, (PR).- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan, program studi kedokteran masih menyimpan banyak masalah. Mulai dari distribusi lulusan yang tidak merata hingga mutu lembaga dan infrastruktur pendidikan. Kondisi tersebut berdampak pada bidang kesehatan nasional.
“Salah satu solusinya adalah pemerataan akreditasi A dan B bagi program studi pendidikan dokter di seluruh Indonesia. Lulusan dokter yang ada, di satu sisi ada yang mengatakan sudah banyak. Di sisi lain distribusinya kurang baik," kata Nasir di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2019.
Ia menuturkan, dokter menumpuk di kota besar terutama Pulau Jawa. Sementara di daerah terluar, terdepan dan tertinggal sangat kurang. Selain peningkatan akreditasi, Kemenristekdikti akan membuka prodi kedokteran di beberawa wilayah yang membutuhkan
"Kalau saya datang ke wilayah tertentu, katakan Maluku, Papua, Papua Barat, atau NTT, ada satu puskesmas yang dokternya tidak bertempat di situ. Sementara ada satu kota yang jumlah dokternya sangat banyak, bahkan dokter itu tidak mau pindah supaya tidak terdistribusi dengan baik," ucapnya.
Nasir berharap, permasalahan kesehatan dan pendidikan profesi dokter selesai dengan cepat. Pasalnya, bidang kesehatan dan obat-obatan menjadi 1 dari 10 bidang yang masuk dalam rencana induk riset nasional (RIRN) hingga 2024. Bidang kesehatan juga bagian penting dari program yang mendukung peningkatan mutu sumber daya manusia.
"Setelah kami perbaiki semua itu, pembinaan kami lakukan. Dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi-Kesehatan kami evaluasi. Alhamdulillah dari dulu yang akreditasinya C, itu meningkat menjadi baik. Kini tinggal empat perguruan tinggi yang akreditasinya C plus perguruan tinggi baru," katanya.
Ada pungutan
Menristekdikti juga menjelaskan ada laporan yang disampakan kepadanya tentang ada pungutan yang dibebankan kepada mahasiswa profesi dokter saat melakukan koasisten di luar rumah sakit pendidikan. Ia menegaskan, praktik tersebut harus dihentikan.
"Mereka yang sedang koas di rumah sakit pendidikannya mungkin tidak ada biaya tapi begitu masuk ke rumah sakit daerah, dikenakan biaya saya tidak tahu persis. Ini akan membebani anak-anak kita, di satu sisi rumah sakit tersebut mendapatkan resources dari (mahasiswa) fakultas kedokteran tersebut,” ucapnya
Menristekdikti berharap kepala daerah yang mengatur rumah sakit daerah dapat menghilangkan biaya tidak resmi tersebut. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ismunandar menambahkan, masalah prodi pendidikan kedokteran dibahas serius dalam Seminar Nasional Penguatan Kolaborasi Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Kedokteran Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0 di Denpasar, Selasa (27/8/2019).