JAKARTA, (PR).- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih kekurangan sekitar 159.000 guru untuk mengajar di sekolah vokasi di berbagai wilayah. Sebagian besar guru vokasi atau SMK yang ada saat ini juga masih kurang profesional. Hal tersebut tercermin dari jumlah yang cukup tinggi pada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat kompetensi keahlian.
Direktur Pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Paristiyanti Nurwardani mengatakan, sertifikasi pendidik merupakan indikator bahwa guru tersebut telah dinyatakan layak dan lolos uji kompetensi untuk menjadi guru profesional. Sementara sertifikat kompetensi keahlian merupakan indikator bahwa guru vokasi tersebut ahli dalam sebuah bidang vokasi.
Ia menjelaskan bahwa untuk bisa bersaing di era Revolusi Industri 4.0 diperlukan inovasi agar para calon guru profesional sudah terpapar sejak dini akan teknologi informatika dan bagaimana menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Menurut dia, Kemenristekdikti terus berusaha dalam pemenuhan guru bidang vokasi melalui program Peningkatan Profesi Guru (PPG).
Program tersebut sesuai Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (SNPG). "Program PPG prajabatan ini diperuntukkan bagi lulusan yang memiliki latar belakang beragam, yaitu lulusan S-1 Kependidikan atau S-1 Non Kependidikan atau D-4 (yang belum/tidak menjabat sebagai guru sekolah)," ucapnya.
Kreativitas siswa
Ia menyatakan, program PPG diharapkan dapat melahirkan guru yang professional sesuai dengan perkembangan revolusi Industri 4.0. Pasalnya, profesionalitas guru di Indonesia diharapkan mampu menjawab tantangan akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perubahan pola pembelajaran serta meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. "Sehingga lulusan SMKmampu memiliki keahlian sesuai dengan perkembangan industri," katanya.
Kondisi kekurangan guru SMK ini mendapat perhatian khusu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, kebutuhan guru produktif akan ditutupi secara bertahap hingga 2024. Guru produktif adalah mereka yang ahli pada bidang di luar mata pelajaran agama (guru normatif) dan bahasa atau pengetahuan umum (guru adaptif).
Ia menjelaskan, untuk menutupi kekurangan tersebut, Kemendikbud meminta Kementerian Pendayaguanaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memprioritaskan guru dengan keahlian khusus dalam merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Di antaranya seperti guru yang memiliki kompetensi bidang kemaritiman dan otomotif yang menjadi fokus revitalisasi SMK.
Ia mengatakan, merekrut guru dengan keahlian khusus atau produktif bisa melibatkan pihak industri, praktisi profesional di bidangnya masing-masing. “Tapi saya merekomendasikan sebaiknya PPPK diisi oleh praktisi yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Dan mereka tidak akan mau diangkat untuk jadi PNS. Misalnya pelaut yang ingin istirahat melaut, seniman yang sedang istirahat berkarya. Mereka mau dikontrak satu atau dua tahun,” kata Muhadjir.
Ia menjelaskan, untuk menjadi guru, para praktisi tetap harus mengantongi sertifikat yang diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ia menyatakan, mencari guru produktif cukup susah karena guru lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagian besar masih kategori guru normatif dan adaptif. Ia berharap Kemenristeksikti serius membenahi LPTK dengan mencetak guru yang sesuai kebutuhan.***