LAMPUNG, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun depan akan merevitalisasi sebanyak 557 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebagian besar untuk SMK di daerah terluar, terdepan dan tertinggal dengan total anggaran mencapai Rp 4 triliun. Pada tahun ini, Kemendikbud merevitalisasi sebanyak 300 SMK.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, revitalisasi SMK menjadi program prioritas pemerintah hingga 2024. Dalam kurun 5 tahun ke depan, Kemendikbud diberi target untuk merevitalisasi sebanyak 5.000 SMK. Fokus pembangunannya untuk SMK bidang Kemaritiman, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Industri Kreatif, dan Pariwisata.
"Biayanya beragam untuk setiap SMK. Ini yang di SMK Muhammadiyah 3 ini mendapat bantuan Rp 7,5 miliar. Saya harapkan SMK ini bisa melahirkan siswa yang kompetensinya di bidang industri kreatif bisa bersaing. Nanti kami sisir lagi, kalau ada kebutuhan lain dari SMK ini dan biayanya masih ada, bisa dipertimbangkan untuk mendapat bantuan tambahan," kata Didik setelah meletakan baru pertama pemangunan gedung baru di SMK Muhammdiyah 3 Metro, Lampung, Senin 16 September 2019.
Ia menjelaskan, revitalisasi SMK disesuaikan dengan program pembangunan sumber daya manusia yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo. Menurut dia, Jokowi ingin lulusan SMK memberikan manfaat yang besar terhadap bonus demografi nasional yang diperkirakan terjadi pada 2030. Dengan demikian, penduduk usia produktif pada tahun tersebut memiliki kompetensi yang berdaya saing global sesuai dengan tantangannya.
Siap kerja
Didik menegaskan, lulusan SMK harus dipersiapkan untuk bekerja di dunia industri nasional. Pasalnya, gempuran tenaga kerja asing tidak bisa dihindari seiring datangan revolusi industri 4.0. "Terutama di bidang industri kreatif. Saat ini, bangak ahli animasi Indonesia yang sudah berkiprah di negara lain. Begitu juga sebaliknya. Pada 2030 nanti, lulusan SMK akan bersaing dengan tenaga kerja asing dan kita tidak boleh kalah," katanya.
Ia menyatakan, program revitalisasi SMK melibatkan semua pihak, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tetapi juga harus dibantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kemendikbud juga telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan ratusan perusahaan swasta untuk pemagangan siswa SMK. "Semuanya memang didorong untuk terlibat langsung. Setiap tahun, jumlah sekolah yang direvitalisasi akan terus ditingkatkan," kata Didik.
Direktur SMK Direketorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud M. Bakrun menambahkan, besaran bantuan dana yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan program studi di masing-masing SMK. Ia mencontohkan, untuk pengadaan peralatan laboratorium jurusan industri kreatif tidak semahal dengan pengadaan peralatan praktik bengkel jurusan mesin. Atau jurusan kemaritiman yang bianya bisa mencapai puluhan miliar rupiah.
"Bantuan dari pemerintah ada yang berupa sarana dan prasarana unit kelas baru, rehabilitasi atau membangun laboratorium dan bengkel praktik. Ada juga pengadaan alat. Jumlah SMK di Indonesia idealnya sebanyak 7.500 sekolah. Saat ini ada sekitar 14.000 sekolah dan sebagian besar tidak memiliki murid," kata Bakrun.